Keadilan

Berbagai kelompok masyarakat madani Indonesia menentang amnesty dan meminta prosekusi terhadap pelangaran yang dilakukan oleh militer mereka di Timor Leste. Mereka mengakui bahwa sebagian besar inisiatif pro-demokrasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1990-an terjadi karena peristiwa pembunuhan massal Santa Cruz pada tahun 1991 di Timor Leste. Mereka memandang bahwa yang jelasnya 'pendukung' Indonesia yang menentang keadilan lebih akurat digambarkan sebagai pendukung politik Indonesia yang tak bermoral dan busuk.

Pembunuhan yang disengaja di Balibo Five merupakan kejahatan perang. Kejahatan perang dapat dituntut dimanapun kejadian tersebut terjadi tanpa mempertanyakan kewarganegaraan dari korban atau pelaku. Tidak ada peraturan yang membatasi. Ini berarti terduga pembunuh di Balibo Five dapat dituntut di Australia melalui ekstradisi dari Indonesia. Karena pembunuhan tersebut berkaitan dengan, dan terjadi dalam konteks konflik bersenjata internasional, kasus telah dirujuk ke federal yang berwenang untuk memungkinkan tuntutan kejahatan perang di tahun 2007. Pasal 1.4 dari Kebijakan Penuntutan Commonwealth berbicara mengenai "keterbukaan" dan "akuntabilitas", dan berbunyi "orang-orang yang membuat keputusan untuk melaksanakan penuntutan atau tidak dapat di minta untuk menjelaskan dan menjustifikasi kebijakan dan tindakan mereka..."1

Seminggu sebelum pemilu 2007, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd merespon hasil investigasi Koronial Balibo dan secara resmi mengatakan, " Kesimpulan Koroner ini sangat mengganggu terutama mengenai nasib dari Balibo Five pada tahun 1975 lalu. Saya percaya tindakan harus diambil dengan kesimpulan logis. Saya juga yakin bahwa para pelaku harus bertangung jawab. "2 Dia juga berkata," menurut saya perlu tindakan tegas. Saya telah membaca sedikit tentang apa yang terjadi di Balibo, saya juga telah ke Balibo, berjalan disana, saya sudah melihat benteng/pertahanan, saya telah melihat tempat dimana para wartawan kehilangan nyawa. Hal ini tidak dapat sisihkan. "Saya juga tahu bahwa itu sudah lama. "3

Pada tanggal 27 Mei 2008, Asisten menteri Hukum Pidana Cabang Departemen Attorney Jenderal, Karl Alderson, konfirmasikan kepada Senat Komite Tetap Hukum dan Urusan Konstitusi bahwa Departmen Attorney-General koordinasi dengan AFP dalam mempersiakan semua dokumentasi. Ia berkata, "Proses untuk memastikan semua dokumen dan informasi diserahkan kepada AFP dan bahwa hal itu secara resmi telah dirujuk kepada AFP pada minggu ketiga bulan Januari [2008]".

Attorney-Jenderal mengajukan permintaan ekstradisi di bawah perjanjian ekstradisi dengan Indonesia pada tahun 1995. Indonesia dapat menolak untuk menyerahkan, tetapi harus menyerahkan kasus itu ke jaksa. Pada saat menulis, Attorney-General adalah MP Robert McClelland.

Saya dedikasikan situs ini untuk "Aliansi Nasional Pengadilan International " di Timor Leste dan "Koalisi Keadilan Indonesia untuk Timor Leste di Indonesia ". Saya mendukung East Timor Women Australia dan mengundang anda untuk turut mendukung.

Silahkan klik pada link untuk melihat relevan pdf

  • Ben Saul, 'para Kejahatan Perang Australia di Balibo Menurut Hukum: The Killing of Lima Wartawan Australia di Timor Timur oleh Indonesia' (2009) 31 Sydney Law Review 83.

    Twotwo SLR (236 kb)

1 http://www.cdpp.gov.au/Publications/ProsecutionPolicy/

2 H. McDonald, Killing of newsmen in Timor rules a war crime, Sydney Morning Herald, 17 November 2007.

3 AAP, Labor pledges to refer Balibo Five case, 17 November 2007.