Companion to East Timor - Kolonialisme, Kemerdekaan dan Masa Depan Timor-Leste

Kolonialisme, Kemerdekaan dan Masa Depan Timor-Leste

Clinton Fernandes

Pranala:

Latarbelakang
Pengaruh kolonialisme Portugis
Setelah Revolusi Bunga
Invasi dan Pendudukan Indonesia
Menuju Kemerdekaan
Kejahatan terhadap kemanusiaan
Era Pemerintahan Sementara PBB di Timor-Leste
Ujian setelah kemerdekaan

Latarbelakang

Republik Demokratik Timor-Leste mencakup setengah bagian timur dari pulau Timor, serta daerah kantong Oecussi (lokasi di Timor Barat) dan dua pulau lebih kecil, Atauro dan Jaco. Luasnya sekira 14.609 kilometer persegi, sedikit lebih besar dari Irlandia Utara atau negara bagian Connecticut. Separuh bagian barat dari pulau tersebut adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Pengaruh kolonialisme Portugis

Perkampungan Portugis pertama yang menetap di pulau Timor ditemukan di sebelah barat Kupang pada 1640-an. Gubernur Portugis perdana ditetapkan enampuluh tahun kemudian, tapi dia diusir dua kali oleh biarawan-biarawan Dominikan, pertama pada 1721 dan berikutnya pada 1742. Hingga pertengahan abad ke-19, kehadiran Portugis ‘sebatas perkampungan kecil di Dili, Manatuto, Laleia, Vemasse dan sejumlah kecil di daerah pesisir utara’ (Kammen 2003: 71). Alfred Russel Wallace, naturalis, ilmuwan dan geografer masyhur, menulis pada 1861 bahwa ‘pemerintahan Portugis di Timor merupakan salah satu yang paling telengas. Tiada seorang pun yang setidaknya peduli pada perbaikan negeri tersebut, dan pada saat ini, setelah tigaratus tahun pendudukan, tiada satu mil jalan yang meretas kota, dan tak ada seorang penduduk Eropa yang bermukim sendirian di manapun’ (Wallace 1869; 1962:151). Dili, catatnya, ‘tempat paling miskin bahkan sekalipun dibandingkan kota-kota termiskin di Hindia Belanda… tak ada tanda-tanda orang bercocok-tanam atau peradaban di sekitarnya’ (Wallace 1869; 1962:144-5).

Sebagian besar abad ke-20, Portugal dikendalikan sistem otoriter paling lama bercokol di Eropa barat— diktator Antonio de Oliveira Salazar. Dengan slogan ‘republik kesatuan-korporatis’, Estado Novo alias Negara Baru Salazar memastikan semua kursi di Majelis Nasional diisi pendukung pemerintah, membungkam protes dan mogok kerja, dan melarang partai-partai politik. Semua pemilih bahkan dipaksa bergabung dengan gerakan loyalis yang disetujui pemerintah, dikenal Nasional Bersatu. Rezim Salazar memaksakan swasensor, propaganda, dan pemenjaraan politik untuk ‘menetralkan’ masyarakat, di sisi lain memberikan keistimewaan khusus pada gereja di ranah hukum dan pendidikan.

Pemerintahan Portugis di Timor mencerminkan jejalin meluas antara gereja dan negara, yang dikukuhkan kolonialisme pada 1940 ketika Vatikan menandatangani Concordat and Missionary Agreements dengan diktator Salazar.

Sejak awal sekali, Portugal mengkonsolidasikan kendali dan pengaruhnya di wilayah itu dengan liurai, atau raja-raja kecil, mengizinkan mereka mengatur tingkat pemerintahan mandiri di daerahnya namun sekaligus memanipulasi dan memperburuk pembagian yang sudah ada di antara mereka. Konsekuensinya, perasaan identitas kebangsaan Timor masih belum terbentuk. Kontrol Portugis secara langsung terhadap Timor belum sepenuhnya terjalin hingga berakhir perang Manufahi (juga dikenal Pemberontakan Besar), berlangsung dari 1910-12. Selama rezim Presiden Salazar, Portugal mati-matian menentang dekolonisasi atas koloni-koloni mereka, termasuk Timor Portugis. Ia menolak pengakuan Resolusi PBB 1960 tentang Dekolonisasi. Salazar menderita stroke dan cedera otak parah pada September 1968 (Robinson 2002:85). Dia digantikan Marcello Caetano, yang mengenalkan primavera, sering disebut musim semi pembebasan. Hukum swasensor dicabut, pesakitan politik dibebaskan dan para eksil diizinkan pulang. Serikat dagang Portugis boleh mengadakan pemilihan internal tanpa harus sebelumnya memberikan daftar kandidat ke kepolisian pusat (Robinson 2002:85). Pada 25 April 1974, diktator tumbang berkat Revolusi Bunga di Portugal. Pemerintahan baru secara resmi menerima prasyarat Resolusi PBB 1960 tentang Dekonolisasi, dan Timor secara resmi diakuai sebagai wilayah non-otonomi di bawah pemerintahan Portugis.

Setelah Revolusi Bunga

Partai-partai politik di Timor Portugis diizinkan berdiri seiring datangnya Revolusi Bunga. Uniao Democratica Timorense (UDT) ialah partai politik yang pertama terbentuk. Menyusul kemudian Associacao para Integracao de Timor na Indonesia, menyuarakan integrasi dengan Indonesia, berubah namanya jadi Associacao Popular Democratica Timorense (Apodeti) setelah diterima ikut pemungutan suara. Partai ketiga, Associacao Social Democratica Timorense (ASDT) yang ganti nama menjadi Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), berdiri pada September 1974.

Fretilin dan UDT merupakan dua parpol terkemuka. Keduanya memperjuangkan kemerdekaan, mula-mula mempromosikan kemerdekaan secepat-cepatnya dan kemudian secara bertahap. Fretilin juga mengagendakan reforma agraria, meningkatkan anggaran pendidikan, dekolonisasi struktur administratif, dan mulai mendirikan industri kecil yang produk utamanya berpusar pada kopi, serta negosiasi kontrak minyak dengan Portugal (Hill 1980:8-15). Fretilin juga menegaskan bahwa ia ‘satu-satunya wakil yang sah’ dari rakyat Timor, tak hanya bersandarkan setiap legitimasi pemungutan suara tapi ‘atas dasar nilai-nilai yang diklaim secara umum bagi “semua rakyat Timor”’ (CAVR 2005: Vol 3, hal 27). UDT, didominasi keluarga-keluarga pemilik tanah berpandangan konservatif, menentang program Fretilin. Minimnya pengalaman politik semua pemimpin bumiputra itu—dengan sendirinya hasil dari bertahun-tahun hidup di bawah otoritarianisme Portugis—termanifestasikan dalam kontes politik sesudahnya, saat kedua kubu saling bersitegang secara verbal dan kadang-kadang adu-fisik. Hal itu dimanipulasi oleh negara tetangga Indonesia di mana aparat intelijennya melancarkan operasi rahasia di Timor Portugis yang tujuan akhirnya aneksasi. Konsulat Indonesia di Dili, misalnya, membolehkan seorang wakil Apodeti, Tomas Goncalves, mengunjungi Jakarta pada September 1974 dan menjalin kontak dengan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Jenderal Maradean Panggabean.

Pada Januari 1975, Fretilin dan UDT bersatu dalam apa yang menjadi koalisi politik berumur singkat. Baik keduanya setuju bahwa Timor Portugis harus merdeka, dan mereka akan membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin anggota-anggota kedua partai. Namun, sikap saling curiga terbukti jauh lebih kuat, dan minimnya pengalaman politik menjelaskan mereka tak punya mekanisme khusus untuk mengatasi perbedaan itu. Khususnya, UDT terancam oleh Fretilin yang mendapat dukungan populer luarbiasa. Kedua partai terus saling memprovokasi, dan ketegangannya menjalar di distrik-distrik. Suasana panas itu dieksploitasi Indonesia, yang berupaya mencegah potensi bersatunya rakyat Timor dengan memecah-belah kedua kubu. Koalisi antara UDT dan Fretilin ambruk setelah berjalan empat bulan saat UDT mencabut koalisi unilateral menyusul pertemuan dengan personel Indonesia di Jakarta.

Pada awal Agustus 1975, figur-figur kunci UDT bertemu dengan kepala intelijen Jenderal Ali Murtopo di Jakarta. Segera sesudah mereka kembali, UDT melancarkan kudeta terhadap Fretilin. Dalam apa yang disebut ‘gerakan bersenjata’ pada 11 Agustus, UDT merebut beberapa kantor penting Fretilin serta menahan ratusan pemimpin dan pendukung Fretilin. Fretilin menarik mundur kekuatannya ke perbukitan Aileu, selatan Dili, dan mulai menyerang balik pada 20 Agustus. Tanggal itu dirayakan sekarang ini sebagai hari ulangtahun berdirinya Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor-Leste, atau Falintil. Militer dan polisi terpecah dukungannya. Beberapa anggota unit polisi dan militer mendukung UDT, tapi sebagian besar pasukan menyokong Fretilin. UDT kalah pada awal September dan Fretilin menguasai wilayah. Pemerintahn Portugis meninggalkan Dili pada 26 Agustus untuk menuju pulau Atauro, dan tak pernah kembali, kendati ada permohonan Fretilin pada 25 Oktober untuk mengirimkan delegasi ke Dili guna menilai situasi politik. Fretilin mendirikan suatu pemerintahan, membagikan makanan dan mengakui kedaulatan Portugis. Itu menjamin bendera Portugis tetap berkibar di ibukota dan mencegah penggunaan kantor gubernur di sana.

Sementara itu, Indonesia meningkatkan serangan militernya ke kawasan itu, merebut sejumlah kota di sisi perbatasan Timor Portugis. Di bawah kondisi destabilisasi, propaganda, dan tekanan militer dari Indonesia, Fretilin memproklamirkan kemerdekaan pada 28 November 1975. Hari berikutnya, wakil-wakil dari UDT dan tiga partai kecil lain mengumumkan apa yang disebut ‘Deklarasi Balibo’—sebuah seruan yang minta pemerintah Indonesia menganeksasi Timor. Kendati disebut Deklarasi Balibo, para saksimata yang menandatanganinya kelak bersaksi bahwa rancangan deklarasi itu disusun di Jakarta dan diteken di sebuah hotel di Bali di bawah kondisi paksaan (CAVR 2005: Vol 3, hal 57).

Invasi dan pendudukan Indonesia

Indonesia menyerbu Timor sembilan hari kemudian pada 7 Desember 1975. Fretilin melakukan pertempuran di sisi pedalaman dengan sayap militernya, Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor-Leste (Falintil). Indonesia kemudian menduduki Timor selama 24 tahun.

Indonesia segera membentuk “pemerintahan sementara” 10 hari kemudian setelah invasi menyeluruh, namun keberadaannya tak pernah meraih pengakuan dari komunitas internasional. Pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Indonesia mengejutkan bagi sebagian besar rakyat Timor yang mendukung invasi. Bahkan Arnaldo dos Reis Araujo, yang ditunjuk sebagai kepala Pemerintah Sementara Timor-Timur (PSTT), ketua Apodeti, menulis surat rahasia kepada Presiden Suharto:

Kami mengakui bahwa perampokan terhadap bisnis pribadi, kantor pemerintahan, dan badan keuangan negara dapat terjadi karena emosi saat perang, tetapi sulit dimengerti mengapa hal ini berlanjut enam bulan kemudian, membiarkan semua orang dalam keadaan tidak aman yang kejam … Pagi dan malam hari, di rumah dan kantor saya, para janda, yatim-piatu, anak-anak, dan kaum cacat memohon susu dan pakaian. Saya tak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis untuk mereka, karena Pemerintahan Sementara tidak memiliki apa-apa (CAVR 2005: Vol 3, hal 71).

Pertengahan 1976, Fretilin menyusun ulang kekuatannya dan mengadakan sebuah konferensi nasional di daerah pedalaman timur. Ia memutuskan perang konvensional akan dihindari dalam strategi pertahanan nasional. Strategi ini membentuk sejumlah ‘zona bebas’ (zonas libertadas) yang di dalamnya terdapat basis-basis resistensi (bases de apoio). Di dalam basis itu, penduduk sipil memberi dukungan logistik bagi, dan dilindungi oleh, pasukan Falintil, kompi milisi, dan unit-unit pertahanan sipil. Akan tetapi, militer Indonesia mampu menggencarkan serangannya berkat pesawat tempur OV-10 Bronco, Skyhawk A-4 dan F-5 yang disuplai Amerika Serikat. Basis resistensi terakhir jatuh pada awal 1979, dan militer Indonesia mengumumkan bahwa Timor-Timur sudah dalam kendali tenang pada 26 Maret 1979. Betapapun begitu, wilayahnya tertutup dari dunia luar, melarang media dan badan-badan bantuan internasional, serta kontrol ketat terhadap delegasi resmi.

Hanya tiga anggota Komite Sentral Fretelin yang menyelamatkan kampanye kemerdekaan bangsa Timor. Salah satunya, Xanana Gusmao, yang menggelar Konferensi Reorganisasi Nasional pada Maret 1981 di Maubai, Lacluta. Konferensi itu menghasilkan reorganisasi struktur politik dan militer Resistensi, dan membentuk Dewan Revolusioner Resistensi Nasional (CRRN). CRRN akan memimpin seluruh resistensi, dan akan menjadi forum bagi semua elemen pro-kemerdekaan, tak sebatas untuk Fretilin. Kebutuhan untuk persatuan nasional antara Fretilin dan UDT ditegaskan selama pertemuan rahasia pada 1982: Xanana Gusmao dan Administrator Gereja Katholik Apostolik Timor-Leste, Monsignor Martinho da Costa Lopes. Pertemuan ini memiliki konsekuensi penting, yang menunjukkan Gereja tak melihat gerakan resistensi sebagai organisasi komunis melainkan semata-mata perjuangan nasionalis. Tahun berikutnya, Komite Sentral Fretilin secara resmi menekankan perlunya persatuan nasional (ketimbang alasan ideologis). Ada oposisi dari dalam pejabat teras Fretilin; beberapa mencoba kudeta atas perubahan sikap Fretilin yang lebih moderat itu, tapi ‘akhirnya oposisi terhadap kebijakan baru ini pun pudar’ (CAVR 2005: Vol 3, hal 98). Gereja di Timor mengadopsi Tetum, bahasa bumiputra yang paling banyak dipercakapkan, sebagai bahasa resmi dalam liturgi (ibadah kebaktian) pada 1983. Konsekuensinya, praktik keagamaan menjadi ekspresi identitas politik, di mana mayoritas penduduknya secara resmi mengidentifikasi sebagai umat Katholik. Pertengahan 1980-an, komunikasi rahasia terbongkar antara pemuda Katholik dan Xanana Gusmao, isinya mula-mula menjawab pertanyaan tentang strategi resistensi dan kemudian mengusulkan anak-anak muda tetap bangga menyandang identitas sebagai rakyat Timor-Leste dan terus lakukaan perjuangan.

Para mahasiswa Timor membentuk sejumlah sel klandestin, dan lantas mendirikan Organisasi Pemuda Katholik Timor-Leste (OJECTIL – Organizacao de Juventude Catolica de Timor-Leste). Mereka juga membentuk Resistensi Nasional Mahasiswa Timor-Leste (RENETIL – Resistencia Nacional dos Estudantes de Timor-Leste), yang beroperasi secara klandestin, dan Ikatan Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Timor Timur (IMPETTU), yang lebih moderat dan beroperasi terbuka.

Menjelang akhir 1988, Resistensi sekali lagi memodifikasi dirinya yang bertujuan terciptanya struktur menyeluruh yang bersatu. Ini dikenal Penyelarasan Struktural Resistensi, yang melapangkan Dewan Revolusioner Resistensi Nasional digantikan Dewan Nasional untuk Resistensi Maubere (CNRM – Concelho Nacional da Resistencia Maubere). Ia juga menjadi sebuah forum untuk semua elemen pro-kemerdekaan, dengan perubahan tambahan bahwa Falintil selaku tentara CNRM, dan tak menjadi bagian dari Fretilin. Karena itu, kendati Gusmao memegang posisi sebagai panglima Falintil, dia mengundurkan diri dari Fretilin dan seakan-akan menjabat presiden CNRM. Meski perubahan ini berdampak positif bagi lahirnya persatuan nasional selama pendudukan, ia juga menyebabkan tensi serius antara kepemimpinan Fretilin dan Gusmao — ketegangan yang terasa langgeng hinga kini. CNRM kelak menjadi CNRT (Conselho Nacional da Resistencia Timorense atau Dewan Nasional Resistensi Rakyat Timor).

Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Timor-Timur pada 12 Oktober 1989. Kunjungan ini beresiko bagi pemerintahan Indonesia, tapi juga menawarkan nilai penting diplomasi yang besar: bila lawatan itu berhasil maka menjadi langkah perdana memenangkan pengakuan internasional tanpa perlu mengadakan pemungutan suara untuk penentuan nasib sendiri. Militer Indonesia memegang kendali langsung atas lawatan Paus. Rakyat Timor, di sisi lain, memahami akan apa yang dipertaruhkan, menulis surat pada Paus untuk memperingatkan bahwa kunjungannya dapat diartikan sebagai tindakan resmi pengakuan. Kepastoran Timor bersikeras Paus melantunkan ibadah Misa dalam bahasa Tetum, bukan Bahasa Indonesia. Utusan Vatikan yang menyiapkan lawatan Paus, Bapa Tucci, mengusulkan bahasa Latin sebagai jalan kompromi, dengan menyelipkan bahasa Tetum, dan mengatur suatu pertemuan singkat antara Paus dan sekelompok pastor. Selagi itu berjalan, Vatikan terus mengecilkan arti politis dari kunjungan tersebut. Sembari menegaskan hal itu tak mengakui aneksasi Indonesia, Vatikan menyatakan posisi non-intervensinya, yang takkan mengubah kedudukan politis Timor-Leste yang sudah sekian lama sebagai wilayah non-otonomi dari daftar PBB. Saat Paus mendarat di bandar udara Comoro, Dili, dia kecewa tak banyak rakyat Timor mencium tanah sebagai simbol penyambutan. Misa Paus diadakan di Taci-Tolu, suatu dataran lapang sejauh 17 kilometer sebelah barat Dili. Paus bicara dalam bahasa Inggris, dan—alih-alih mengutuk pendudukan yang brutal—menyerukan rakyat Timor untuk rekonsiliasi dengan Indonesia. Sebuah demonstrasi pecah di depan jemaat Misa yang hendak bubar (Pinto dan Jardine 1997:110-114). Tak pelak, polisi segera membubarkannya. Uskup Belo memberi tempat perlindungan bagi empatpuluh demonstran di kediamannya, tapi mereka kemudian diusir dari sana oleh pasukan keamanan.

Pada Oktober 1991, delegasi parlemen dari Portugal seharusnya mengunjungi Timor-Timur. Lawatan ini sudah dirundingkan selama tujuh tahun. Akhirnya, meski jadwalnya baru dimulai pada 4 November 1991, pemerintah Indonesia keberatan atas kehadiran wartawan yang mengikuti delegasi. Portugal meresponnya dengan menyerukan hak veto atas pelanggaran kebebasan pers dan membatalkan kunjungan seluruh delegasi. Angkatan muda gerakan klandestin telah berbulan-bulan menyiapkan kunjungan tersebut. Pembatalan itu membakar atmosfir serba ketidakmenentuan, karena segala frustrasi yang terpendam mendadak menguap dari rencana semula (Pinto dan Jardine 1997:180-193). Pada 28 Oktober 1991, pada hari pembatalan, tentara-tentara Indonesia menyerang sekerumunan 20 pemuda Timor yang bernaung di gereja Motael di Dili. Seorang remaja bernama Sebastiao Gomes terbunuh bersama pria berusia tigapuluh tahun bernama Afonso Hendrique. Sekira 25 orang ditahan.

Pada 12 November 1991, empatbelas hari setelah kematian Sebastiao Gomes, upacara perkabungan diadakan di gereja Motael. Sesudah sejam Misa dimulai pukul 6 pagi, prosesi meninggalkan gereja menuju pemakaman Santa Cruz. Rutenya sekira empat kilometer, ia melewati rumah gubernur, kemudian makam Santa Cruz dan—setelah penguburan—menuju Hotel Turismo, tempat Pieter Koojimans dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB berada. Sekira 1.500 orang mulai iring-iringan, tapi lebih banyak orang lagi seiring mereka berjalan, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah. Saat mereka yang berkabung tiba di pemakaman, tentara-tentara Indonesia menghalau mereka dari belakang. Tentara-tentara itu menembak, membunuh 271 orang (Jones 1991). Tiada satu pun peristiwa yang lebih merusak inisiatif diplomatik Indonesia sejak invasi dibandingkan kejadian penembakan ini, yang kelak dikenang sebagai ‘Pembantaian Dili’.

Para pembela hak asasi manusia dari AS berekasi dengan menyebarkan berita pembantaian itu, melalui kerjasama dengan komunitas, berusaha menginformasikan publik Amerika akan apa yang terjadi, dan membangun aliansi dengan sejumlah anggota Kongres AS. Limapuluh dua senator mengirimkan resoluasi Senat pada 21 November 1991, mendesak Presiden AS memfasilitasi penunjukkan Pelapor Khusus PBB untuk Timor-Leste guna mempromosikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor.

Bantahan Indonesia di Kongres AS dimulai pada 1994, saat mereka menyadari pejabat-pejabat diplomatik yang ada di sana tak cukup kuat membentengi perlawanan dari para aktivis yang diorganisir dengan baik, bernama East Timor Action Network (ETAN). Ia minta sejumlah korporasi yang menaruh kepentingan di Indonesia untuk lakukan lobi atas namanya, dan—pada berbagai kesempatan—mencantumkan dukungan firma humas Burson-Marsteller, Smith McCabe dan Hill & Knowlton. Ia juga bekerja dengan mantan Duta Besar AS untuk Indonesia, Edward Masters, yang membentuk Masyarakat AS-Indonesia pada 1994. Sebagaimana tercantum dalam situsnya, lembaga itu dibikin ‘untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga Indonesia di AS dan mempromosikan penghargaan yang lebih baik atas hubungan AS-Indonesia’. Pada kenyataannya, upaya-upaya itu dilakukan untuk melawan arus publisitas negatif yang digerakkan aktivis-aktivis AS. Masyarakat AS-Indonesia bekerja sebagai ‘kedutaan kedua bagi Indonesia di Washington sejak pendiriannya’ (Djahidin 10 September 2002).

Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas mencoba cari solusi kompromi, mengusulkan ‘otonomi seluas-luasnya dengan status khusus’. Usulan otonomi ini akan mengizinkan rakyat Timor memiliki partai-partai politiknya sendiri, memilih gubernur dan punya aparat kepolisian sendiri, dengan Indonesia tetap mengendalikan keuangan dan moneter, kebijakan luar negeri dan keamanan. Usulan ini ditolak Presiden Suharto, yang meyakini hal itu terlalu berlebihan bagi rakyat Timor. Selama empat tahun yang singkat, kendati begitu, Indonesia terus memohon kepada rakyat Timor menerima tawaran tersebut.

Dari 1996 hingga seterusnya, dua kejadian berkelindan untuk memukul secara telak pemerintah Indonesia. Pada 29 Januari 1996, tiga perempuan memasuki pangkalan militer Dirgantara Inggris di Warton, Lancashire, bersenjatakan palu. Mereka merusak hidung radar dan panel kontrol pesawat tempur Hawk, yang jadi bagian pemesanan 24 pesawat yang dipersiapkan untuk Indonesia. Mereka menyebut tindakan itu sebagai Aksi Mata Bajak (Ploughshares Action), yang terinsipirasi perintah alkitab (Yesaya 2:4 dan Mikha 4:3) ‘menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak’. Aktivis Inggris bernama Chris Cole pernah melakukan aksi Mata Bajak tiga tahun sebelumnya. Tiga perempuan itu—konselor wilayah Joanna Wilson, petani kebun Lotta Kronlid, dan perawat Andrea Needham—didakwa memasuki secara ilegal dan menyebabkan kerugian pidana. Anggota keempat dari kelompok itu, aktivis lingkungan Angie Zelter, mendukung mereka dan mengumumkan niatnya melakukan Aksi Mata Bajak berikutnya. Zelter ditangkap tahun berikutnya selagi dalam perjalanan menuju suatu pertemuan publik. Persidangan mereka oleh juri dimulai pada 23 Juli 1997. Para aktivis yang bersolidaritas menggelar aksi blokade, aksi duduk-diam, berdiskusi, dan aksi penghadangan lain—semua ini beriringan untuk meletupkan publisitas negatif yang sangat besar terhadap pendudukan Indonesia. Lebih-lebih, secara menggemparkan, keempat terdakwa dibebaskan setelah juri menerima pembelaan mereka—yang mengklaim mereka bertindak sah menurut hukum karena mereka memanfaatkan ‘kekuatan akal’ guna mencegah kejahatan genosida yang lebih kejam.

Publisitas negatif bagi Indonesia terus meningkat bahkan kian jelas pada 1996 dengan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan Jose Ramos-Horta. Belo mengunjungi AS setelah penghargaan itu diumumkan Komite Nobel. Dia bertemu dengan sejumlah anggota Kongres berpengaruh dan berceramah di depan khalayak ramai. Hadiah Nobel menandakan Presiden Clinton tak bisa lagi menghindari pertemuan dengan Belo—kali pertama uskup Katholik Roma memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian—bahkan kendati Clinton masih menolak bertemu dengan Jose Ramos-Horta.

Ketika krisis keuangan menyapu Asia, wajah bopeng kekuasaan Presiden Suharto yang begitu digdaya itu mulai retak. Suharto mengunjungi Vancouver, Kanada, pada November 1997 untuk Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC (AELM). Pada bulan-bulan menjelang AELM, pemerintah Indonesia mengungkapkan kekhawatirannya dalam beberapa kesempatan mengenai kemungkinan menghadapi demonstrasi yang mempersoalkan catatan hak asasi menusia pemerintahannya. Kekhawatiran itu sungguh beralasan; para aktivis telah sibuk memobilisasi opini publik segera setelah mereka mendengar Suharto akan berkunjung. Diskusi publik, selebaran, dan aksi-aksi menumbuhkan kesadaran terus dilakukan dengan instensitas yang kian gencar selama bulan-bulan terakhir pada 1997. Beberapa minggu sebelum AELM, sebuah tim dari tigabelas warga Timor yang eksil dan sejumlah warga Indonesia memalang-silang negara Indonesia, secara simbolik, menyerukan pemerintah Kanada untuk ‘memenjarakan Suharto atau mengurungnya di balik jeruji’. Kendati Suharto ingin mencegah setiap ‘penghinaan atas martabatnya’, publisitas konferensi dibajak oleh isu-isu yang sama sekali tak berhubungan dengan perdagangan, saat respon polisi yang tegas menyebabkan ‘citra abadi pertemuan puncak itu, menyengat dalam memori kolektif warga Kanada … kamerawan televisi Canadian Broadcasting Corporation disemprot dengan pepper-spray oleh seorang polisi yang memandangnya dengan tatapan marah’ (Milewski 2000:150).

Pada tahap itu, Indonesia menghadapi krisis mata uang yang sangat menjatuhkan nilai rupiah. Sempoyongan, Suharto dan para penasihatnya mempertimbangkan persayaratan yang ditawarkan Dana Moneter Internasional (IMF) yang mengambil peranan menanggulangi ekonominya yang kolaps. Akhirnya, Suharto menutup enambelas bank yang bangkrut, dan mengumumkan serangkaian langkah penghematan. Ini hanya mempercepat jatuhnya rupiah sebagai imbas kepanikan finansial dan demonstrasi pun meletus di seluruh negeri. Rezim lama itu segera berakhir. Penindasan kejam yang telah dibangun Suharto mengekalkan aksi penculikan dan pembunuhan sejumlah aktivis politik oleh militer Indonesia. Selama paruh pertama 1998, penumpasan militer mengakibatkan ratusan orang terluka. Demonstrasi mahasiswa di Universitas Trisakti, Jakarta, ditembaki tentara dan lebih dari 1.100 orang terbunuh di Jakarta saja. Kaum perempuan dan anak-anak etnis Tionghoa menjadi target kampanye sistematis pembunuhan dan pemerkosaan.

Menuju kemerdekaan

Suharto mengundurkan diri pada Mei 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Rakyat Timor dan para pendukungnya di luar negeri merasakan peluang yang disediakan perubahan kepemimpinan itu. Para mahasiswa di Universitas Timor-Timur mengorganisir forum bebas nyaris saban hari selama dua minggu pertama pada Juni 1998. Mereka mendikusikan proses reformasi dan menuntut pembebasan tahanan politik. Protes di Dili diikuti protes di jantung Pulau Jawa, Indonesia, tempat ribuan mahasiswa keturunan Timor berbaris di kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia. Panglima militer, yang telah terguncang oleh mobilisasi massa ini, hanya tertegun saat ada kecelakaan helikopter di dekat Dili, menewaskan sebagian besar perwira tinggi dalam komando militer yang bertanggungjawab atas Timor-Timur.

Dalam wawancara pertamanya sebagai presiden di televisi, Habibie mengesampingkan tuntutan referendum di Timor-Timur. Meningkatnya kerusuhan di Timor-Timur, tingginya perhatian internasional terhadap Indonesia pasca-Suharto, dan kepentingan Habibie sendiri untuk membangun mandat demokratis, telah mendorong dia menawarkan apa yang disebut ‘status khusus’ sepekan kemudian, asalkan Timor-Timur diakui sebagai bagian integral dari Republik Indonesia. Tawaran itu segera ditolak oleh Dewan Solidaritas Mahasiwa dan Pelajar Timor-Timur yang baru terbentuk, yang menuntut referendum kemerdekaan di bawah pengawasan PBB.

Situasi ekonomi Indonesia terjun bebas ke titik nadir. Pada kuartal kedua 1998, produk domestik bruto riil hanya 16,5%, kian turun dari periode yang sama pada 1997. Nilai tukar rupiah ke dolar empat kali lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Barang-barang impor jadi makin mahal. Akibatnya, total impor menukik hampir setengah level sebelum krisis. Inflasi meroket, harga pangan melonjak, dan daya beli rupiah terjerembab. Pendapatan gaji lenyap lebih dari sepertiga penghasilan riil-nya. Kerusuhan dalam negeri kian tak terkendali. Tambahan pula, harga minyak—sumber keuangan pemerintah—stagnan di titik $10-12 per barel. Di tengah itu, aktivisme internasional mengenai Timor -Leste terus-menerus berkampanye, dan jadi masalah serius bagi Presiden Habibie. Diterpa dari kanan-kiri, dia bergerak beberapa langkah dengan mengumumkan 1.000 prajurit militer organik akan ditarik dari wilayah itu, dengan rencana penarikan berikutnya. Segera sesudahnya, kendati ada keputusan itu, seorang aktivis dari Sydney bernama Andrew McNaughtan menyelundupkan catatan serdadu-serdadu militer Indonesia yang keluar dari Timor-Timur. Catatan itu menunjukkan klaim penarikan tentara dan demiliterisasi di Timor-Timur merupakan suatu kebohongan. Tak lama setelah episode ini, pembantaian Dili diperingati ribuan rakyat Timor, yang berkerumun di pemakaman Santa Cruz dan menuntut penentuan nasib sendiri. Pada Desember 1998, demonstrasi besar di Dili dibubarkan, ketika pemuda pro-kemerdekaan memperingati invasi Indonesia dengan protes, blokade jalan dan bentrok dengan aparat polisi Indonesia.

Merasa isu kemerdekaan Timor-Timur kembali hangat, Perdana Menteri Australia John Howard bertekad membantu pemerintah Indonesia. Dia menulis surat kepada Habibie pada 19 Desember 1998, menyarankan ‘hasrat rakyat Timor-Timur untuk penentuan nasib sendiri’ dapat diatasi ‘dengan cara menghindari keputusan mutlak’. Howard mengutip Persetujuan Matignon , yang ‘memungkinkan solusi kompromi politik diterapkan sekaligus menunda referendum sebagai status final … selama bertahun-tahun’. Indonesia, dia mengusulkan, dapat mengadopsi formula ‘periode otonomi yang substansial’ diikuti ‘suatu tindakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor-Timur pada beberapa tahun ke depan’ (DFAT 2001). Salinan elektronik dari surat itu dikirim lewat kabel kepada duta besar Australia di Jakarta. Versi aslinya menyusul kemudian, lewat tas diplomatik. Duta besar mempresentasikan surat kabel itu pada Presiden Habibie, yang menolak dengan marah. Tampaknya dia terganggu oleh analogi kolonial dalam apa yang disebut Kaledonia Baru. Bagaimanapun, dia dan para penasihat terdekatnya tak punya peranan dalam keputusan menginvasi Timor-Timur, tetapi menanggung beban diplomatik dari pendahulunya. Saat surat asli Howard tiba lewat tas diplomatik, Habibie menuliskan pemikirannya, dengan tergesa-gesa, dan mengirimkan salinan surat balasannya ke lima menteri: ‘jika pertanyaan mengenai Timor-Timur jadi beban untuk perjuangan dan citra rakyat Indonesia dan jika, setelah 22 tahun, rakyat Timor tak pernah merasa bagian dari rakyat Indonesia … akan pantas dan bijak jika … Timor-Timur mampu secara terhormat berpisah dari negara kesatuan republik Indonesia…’ (Greenlees dan Garran 2002:87-101).

Habibie membahas ide proses pemisahan segera via referendum, alias jajak pendapat, bersama anggota kabinet dan penasihat dekat. Diskusi yang luas diadakan pada rapat kabinet 25 Januari dengan Koordinator Politik dan Keamanan, serta dua hari kemudian pada rapat seluruh kabinet. Sebagian besar anggota kabinet berpandangan bahwa Indonesia akan memenangkan referendum. Jauh belakangan, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengingat rapat tersebut bahwa ‘anggota kabinet saat itu sangat percaya diri bahwa kami akan memenangkan referendum. Semuanya bernada optimis’ (Tempo 18-24 September 2000). Alatas dan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan pada 27 Januari 1999 bahwa rakyat Timor akan diberi pilihan: tetap bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Guna memastikan surat suara membawa hasil yang menguntungkan otonomi, Tentara Nasional Indonesia (ganti nama dari ABRI) mulai meningkatkan operasi dengan menyamar sebagai pasukan sipil atau ‘milisi’.

Pada 6 April 1999, sejumlah milisi pergi ke kampung Liquiça bersama tentara dan polisi. Mereka mengepung gereja tempat para penduduk berlindung, menyeret dua pastor dari bangunan gereja dan membawanya ke markas komando distrik militer setempat. Setelah para pastor diseret keluar, pasukan Indonesia melemparkan gas airmata ke dalam gereja. Saat para pengungsi lari keluar, mata perih tersaput gas dan berusaha menyelamatkan diri, para milisi bergegas ke arah mereka. Perempuan dan anak-anak diserang dengan pukulan, tongkat, popor senapan, batu, panah dan parang. Lebih dari limapuluh orang terbunuh dan tujuh luka-luka dalam serangan ini. Sesudahnya, pasukan milisi memaksa penduduk desa mengibarkan bendera nasional Indonesia.

Sebelas hari setelah pembantaian Liquiça, kelompok milisi di Dili menyerang rumah tokoh pendukung kemerdekaan dan kantor suratkabar lokal. Pada saat itu menteri luar negeri Irlandia David Andrews berada di Dili dalam satu kunjungan resmi. Andrews didampingi Tom Hyland dari East Timor Ireland Solidarity Campaign, yang berjasa membangun dukungan untuk Timor-Leste di Uni Eropa. Andrews segera mengakhiri lawatannya dan kembali ke Jakarta. Dia memperingatkan tanda bahaya akan pembunuhan massal. Begitu juga Hyland. Dan segera hal itu meningkatkan tekanan internasional pada Indonesia.

Dalam situasi teror yang dibekingi militer, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyokong pembicaraan antara Portugal dan Indonesia guna membahas tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Hal itu terutama untuk mengatasi isu-isu krusial, termasuk pelucutan senjata milisi, pengurangan jumlah serdadu Indonesia, dan kehadiran pengawas internasional. Indonesia menolak untuk bikin komitmen tegas. Pada 5 Mei 1999, Portugal dan Indonesia menandatangani perjanjian resmi di markas besar PBB di New York. Kesepakatan 5 Mei, dikenal kemudian, memberikan proposal otonomi yang harus diserahkan sepenuhnya pada rakyat Timor. Jika mereka menerimanya, isu Timor-Timur akan dianggap selesai seketika itu juga. Jika mereka menolak, kewenangan akan dialihkan pada PBB, mengizinkan rakyat Timor mulai menjalani pasase kemerdekaan. Yang krusial pada apa yang bakal menghantui, Indonesia akan memikul tanggungjawab penuh untuk menjaga keamanan. Misi Bantuan PBB di Timor-Timur (UNAMET) mulai berdatangan pada akhir Mei. Tim yang dipilih akan didukung 300 polisi sipil internasional tak bersenjata dan—berikutnya—50 petugas penghubung militer.

Selain mereka, bagaimanapun, ada faktor yang sama sekali baru—masuknya pengamat dari unsur masyarakat sipil internasional dan rombongan media internasional. Kehadiran mereka adalah sesuatu yang sangat mencolok dari kontrol ketat sebelumnya atas wilayah itu oleh pemerintah Indonesia. Sangatlah sulit, bila bukan mustahil, bagi pemerintah Indonesia untuk meyakinkan komunitas internasional bahwa TNI adalah pasukan perdamaian, alih-alih jadi sumbu utama represi dan kekerasan. Kehadiran warga asing yang tak diduga-duga itu mulai membongkar secara luas atas bukti-bukti TNI merekrut, mempersenjatai, melatih, dan mengorganisir para milisi. UNAMET memberikan izin pada 600 wartawan, hampir 2.300 pengamat, hampir 500 pengamat internasional, sekira 1.700 pengamat dari rakyat Timor dan organisasi nonpemerintah Indonesia serta pelbagai kelompok masyarakat sipil lain (CAVR 2005: Vol 3, pp 136-7).

Pada hari pemungutan suara (30 Agustus 1999), kontrol TNI atas pasukan milisi menunjukkan nyaris tiada intimidasi. Warga sipil berduyun-duyun mendatangi tempat pemungutan suara, dan hasilnya diumumkan pada hari Sabtu, 4 September 1999. Kendati ada iklim ketakutan dan intimidasi, kampanye pemilu dari satu kubu menjelang jajak pendapat, kehadiran pemilih yang meragukan dari Timor Barat, dan fakta bahwa banyak pemilih tak percaya akan kerahasiaan hak suaranya, tapi 78,5% pemilih yang terdaftar memilih merdeka dari Indonesia.

Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, pihak berwenang Indonesia bergerak cepat untuk membalasnya dengan menciptakan fakta-fakta demografis baru di lapangan. Mereka mengevakuasi para pengamat ke Australia dan mengusir rakyat Timor-Leste melintasi perbatasan ke Timor Barat. Meski tampak adegan dramatis penderitaan manusia dan citrawi kekerasan, eksekusi kampanye teror itu sepenuhnya terkendali; militer Indonesia berusaha menghela semua warga asing dari Timor-Leste sehingga dapat melaksanakan rencananya tanpa hambatan dari perhatian luar. Kampanye itu akan bekerja mengikuti rangkaian berikut:

  1. Agen-agen milisi akan disertakan dan mengusir para pengamat luar negeri.
  2. Dengan ketidakmampuan warga asing untuk melaporkan, milisi akan menyerang penduduk lokal dan menggunakan aset kendaraan dan logistik guna mengusir mereka ke perbatasan.
  3. Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Nasional Timor-Leste (FALINTIL) akan didorong ke pusaran perang.
  4. TNI akan mengumumkan bahwa mereka dipaksa turut campur antara ‘faksi’, dan kemudian, terbebas dari hambatan, akan menyerang dan menghancurkan FALINTIL dalam perang konvensional.
  5. Pihak berwenang akan menciptakan fakta-fakta baru di lapangan, memastikan hasil referendum dapat dibalikkan dengan cara yang tak bisa diutak-atik lagi.

Langkah 1: Warga asing diperlakukan sangat berbeda dengan rakyat Timor-Leste. Mereka diintimidasi dan dikumpulkan di area terkurung tempat mereka tak bisa memberi laporan kesaksian kepada dunia luar, tapi mereka nyaris tak terluka. Ian Martin, kepala UNAMET, diperintahkan untuk mengevakusai staf PBB, wartawan, dan pengamat dari markas berkumpul mereka pada 8 September (Martin 2001:98-9). Evakuasi ini akan berdampak dalam pemerkosaan dan pembunuhan 1.500 pengungsi di tempat perlindungan di situ. Brutalnya lagi, staf internasional bersama-sama menolak dievakuasi hingga semua pengungsi lebih dulu diselamatkan (Martinkus 2002:24-5; Christalis 2002:236-248). Konsekuensinya, para pengungsi diterbangkan ke Darwin, Australia. Itu hanya terjadi bila evakuasi tersebut menjamin staf internasional meninggalkan markasnya.

Langkah 2: Kebalikan dengan pengamat luar negeri, rakyat Timor-Leste diserang dan dipaksa meninggalkan rumah. Mereka dikumpulkan dan dibawa via angkutan darat dan laut ke Timor Barat dan tempat lain. Sekira 70% bangunan di Timor-Leste dibumihanguskan. Infrastruktur vital lumpuh, menyisakan Dili dan kota-kota penting tanpa air, listrik, dan telepon. Sekira 250.000 orang telah dipaksa menyeberangi perbatasan.

Langkah 3: Kampanye teror itu akan memprovokasi Falintil ke dalam jurang balas dendam, dengan demikian menggelincirkan mereka ke perang konvensional, di mana TNI dengan jelas menjadi pihak yang diuntungkan. Falintil berada dalam tekanan berat, dan komandan operasinya, Taur Matan Ruak, menyampaikan desakan untuk balas dendam lewat telepon satelit pada Xanana Gusmao. Gusamo memohon dengan sangat untuk tetap di tempatnya dan, sesudah serangkaian pesan yang kalut, Taur Matan Ruak setuju (Greenlees dan Garran 2002:231).

Langkah 4: Strategi TNI gagal pada langkah ini; ia menemui jalan buntu, dan dipaksa angkat kaki dari Timor Leste sepenuhnya. Itu muncul setelah ada tekanan internasional yang sangat gencar, terutama dari AS, menyarankan militer Indonesia di jajaran perwira tertinggi agar saatnya cabut dari negeri tersebut. Laksamana Dennis Blair, komandan pasukan AS di Pasifik, memberitahu Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan Indonesia dan panglima TNI, bahwa AS menangguhkan kerjasama militer dengan Indonesia. Menteri Pertahanan AS William Cohen mencemaskan akan adanya konsekuensi ekonomi yang serius. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, James Rubin, mengingatkan publisitas Indonesia dengan komunitas internasional berada dalam risiko, termasuk dengan AS. Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Hugh Shelton, mengajukan desakan berikutnya kepada Jenderal Wiranto. Presiden Clinton sendiri mewanti-wanti ‘jika Indonesia enggan mengakhiri kekerasan, kita harus mengundang – harus mengundang – komunitas internasional untuk membantu dalam pemulihan keamanan’(Clinton 9 September 1999a. Huruf miring sesuai aslinya). Dia juga menuduh TNI berperan langsung dalam kekerasan: ‘Sudah jelas militer Indonesia yang membantu dan bersekongkol dalam kekerasan milisi… Ini sungguh tak bisa diterima’ (Clinton 9 September 1999b). Akhirnya, dutabesar AS Richard Holbrooke memperingatkan Indonesia di Dewan Keamanan PBB, yang tak bisa mengelak lagi dalam hubungan internasional.

Perlawanan Indonesia berakhir dalam beberapa jam. Pada 12 September 1999, Habibie muncul dari rapat kabinet khusus, berdiri didampingi Wiranto dan mengumumkan pemerintahannya memutuskan untuk mengizinkan pasukan PBB di Timor-Leste. Kehadiran Wiranto di sebelah Habibie mengirim sinyal jelas bahwa TNI sepakat mendukung keputusan tersebut.

Kejahatan terhadap kemanusiaan

Juwono Sudarsono, menteri pertahanan Indonesia kali pertama dari kalangan sipil, tanpa disadari mengakui negaranya terlibat teror yang disponsori negara, menyatakan perwira militer senior ‘hanya menunaikan kebijakan negara’ (Sudarsono 28 February 2000).

Ketika pasukan Indonesia meninggalkan Timor-Leste dan komandonya dialihkan ke pasukan penjaga perdamaian internasional, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor-Timur. Tim khusus ini terdiri figur-figur Indonesia terkemuka seperti Marzuki Darusman, Albert Hasibuan, Asmara Nababan, Kusparmono Irsan, H.S. Dillon, Munir, Todung Mulya Lubis, Nursyahbani Katjasungkana, dan Zoemrotin K Susilo. Kendati mandatnya terbatas (tidak mengusut 24 tahun pendudukan tapi hanya sembilan bulan terakhir dari Januari 1999 hingga penarikan pasukan Indonesia), laporan resminya membuahkan pernyataan berani nan juru akan fakta di lapangan, dan rincian narasi berbobot.

Ia menyimpulkan:

  • Ada kaitan dan bukti kuat antara aparat militer dan sipil termasuk kepolisian bekerjasama dengan para milisi.
  • Kekerasan bukan disebabkan oleh perang sipil melainkan hasil dari kampanye kekerasan yang sistematis.
  • Ada bukti tindakan-tindakan yang digolongkan pelanggaran berat hak asasi manusia yang merujuk negara sebagai pihak yang bertanggungjawab.
  • Ada bukti kejahatan yang menunjukkan indikasi kuat sebagai kejahatan dalam yurisdiksi universal termasuk pembunuhan massal dan sistematis, pembumihangusan, perbudakan, pengusiran dan pengungsian paksa, dan tindakan kejam lain terhadap penduduk sipil (KPP-HAM 2000).

Ia menggolongkan tiga kelas pelaku kejahatan:

  • Mereka yang terlibat kejahatan langsung, termasuk anggota milisi, militer dan kepolisian Indonesia.
  • Mereka yang menjalankan operasi lapangan di dalam birokrasi sipil termasuk kepala distrik, gubernur dan pejabat militer dan polisi lokal.
  • Mereka yang memikul tanggungjawab atas kebijakan keamanan, termasuk para perwira militer tertinggi, yang terlibat dan mengetahui mengenai komando kekerasan tapi gagal melakukan apapun untuk mencegahnya (KPP-HAM 2000).
  • Laporan merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah membentuk ‘Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan’ yang terjadi ‘sebelumnya termasuk yang terjadi di Timor Timur selama ini’ (KPP-HAM 2000).

Pada aras internasional, Komisi Hak Asasi Manusia PBB menanggapi pelanggaran berat HAM dengan menyelesaikan ‘semua orang yang terlibat atau memerintahkan pelanggaran hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional secara individu memikul dan bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, dan komunitas internasional akan mendesak setiap upaya untuk menjamin pertanggungjawaban itu diusut ke pengadilan’ (Komisi HAM PBB 27 September 1999). Ia menetapkan Komisi Penyelidik Internasional Timor-Timur, yang mengemban mandat untuk mengumpulkan informasi mengenai ‘indikasi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin tergolong pelanggaran hukum humaniter internasional’ dan menyampaikan kesimpulan pada Sekretaris Jenderal, yang akan melakukan langkah rekomendasi berikutnya. Komisi ini melaporkan, anggotanya ‘menghadapi serangkaian testimoni yang melampaui imajinasi mereka’ (Komisi Penyelidik Internasional 6 Januari 2000: para 34). Ia merekomendasikan PBB harus membentuk pengadilan hak asasi internasional untuk menyeret para pelaku kejahatan berat ke pengadilan.

Merasa terancam, pemerintah Indonesia bergerak menghadang pengadilan yang benar-benar independen dan kredibel, alih-alih membentuk apa yang disebut Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta. Saat mulai mendengarkan kesaksian pada 2002, ia dikecam sebagai pengadilan tipu-tipu, termasuk oleh Departemen Luar Negeri AS. Delapanbelas terdakwa dituntut atas kegagalannya mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan atas keterlibatan kejahatan berat. Duabelas dari mereka dibebaskan dalam persidangan, lima lain kemudian diputuskan bebas melalui Mahkamah Agung Indonesia, dan hanya satu orang yang dihukum, pemimpin milisi Eurico Guterres. Dia divonis sepuluh tahun penjara, tapi pada Juni 2007 dia memohon Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk mengevaluasi putusan tersebut. Pihak Indonesia sudah mengharapkan, mereka yang dibebaskan akan mampu membantu mereka sendiri mendapatkan perlindungan yang dijamin konstitusi dalam prinsip ne bis in idem, yang mencegah seseorang diadili dua kali atas tindak kejahatan yang sama ketimbang kejahatan serupa (Komisi Pakar PBB 26 Mei 2005). Kendati prinsip itu diakui luas dalam hukum hak asasi manusia internasional, ada dua fakta pengecualian—‘sebagai tameng’ dan ‘disebabkan proses’-nya. Yang pertama, prosesnya bertujuan melindungi terdakwa dari tanggungjawab pidana sebenarnya. Yang kedua, prosesnya tak berjalan dengan independen atau imparsial sesuai norma-norma proses peradilan. Kedua pengecualian itu berlaku untuk Pengadilan HAM Ad Hoc, artinya mereka yang dibebaskan masih bisa dihadapkan ke pengadilan kredibel, meski dihalang-halangi upaya pihak berwenang Indonesia.

Sumber otoritas legal lain datang dari Pemerintahan Sementara PBB di Timor-Leste (UNTAET), dibentuk pada 25 Oktober 1999 oleh Dewan Keamanan PBB. UNTAET berwenang atas semua perkara legislatif dan eksekutif Timor-Leste, termasuk pelaksanaan peradilan. Ia mendirikan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Unit Kejahatan Berat dan Unit Kuasa Hukum Pembela (DLU). Ada hambatan berat dalam menghadapi institusi ini. Alih-alih mengadakan penuntutan terhadap dugaan Indonesia terlibat kejahatan perang ke tribunal internasional yang sudah terbentuk seperti di Den Haag, Panel Khusus Kejahatan Berat mendirikan struktur lokal yang lebih rendah berupa Pengadilan Distrik Dili. Demikian pula Unit Kejahatan Berat membentuk Kantor Jaksa Agung, dengan menunjuk Longuinhos Monteiro. Sewaktu Unit Kejahatan Berat mendesak Panel Khusus Kejahatan Berat mengeluarkan surat perintah untuk Yayat Sudrajat (komandan satgas intelijen Kopassus di Timor-Timur) dan Wiranto (Panglima Tentara Nasional Indonesia/ TNI), permintaan itu ditolak. Unit kejahatan Berat kemudian menyerahkan berkas pendukung berisi 1.500 pernyataan saksi. Masalah ini dilemparkan pada hakim internasional, Philip Rapoza, yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Yayat Sudrajat dan Wiranto pada 10 Mei 2004. Dr Longuinhos Monteiro lantas dipanggil ke kantor Presiden Gusmao dan segera diberitahu tindakannya itu bakal merusak hubungan Timor Leste dengan tetangga terkuatnya, Indonesia. Pemerintah Timor Leste memandang bahwa hal itu membawa beban berat diplomatik yang tak bisa dipikul sendirian, dan karena itu PBB perlu menggamit tanggungjawab tersebut

Pada Maret 2005, pemerintah Indonesia membikin usaha lain guna mengelak tribunal internasional, dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) bersama pemerintah Timor-Leste. Beragam organisasi hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil lain di Indonesia, serta mereka dari Timor Leste, menolak Komisi tersebut. Prosesnya dengan segera cuma jadi sandiwara, dengan para pemimpin dan pejabat senior Indonesia mengklaim bahwa kekejaman yang terjadi bukan oleh mereka sendiri, tapi juga pihak lain. Pada satu kesempatan, tindak-tanduk wakil ketua dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga, membikin semua anggota komisi dari Timor Leste hanya protes diam. KKP tak bisa berbuat banyak selain menganjurkan amnesti; ia tak dapat merekomendasikan penuntutan atau langkah-langkah pengadilan apapun, dan tak punya kekuasaan untuk memaksa testimoni atau kerjasama. Pada Mei 2007, koalisi seluruh dunia dari tiga lusin organisasi hak asasi manusia, dipimpin kelompok dari Indonesia dan Timor-Leste, menulis surat terbuka kepada presiden Indonesia dan Timor-Leste, menyerukan mereka agar membekukan KKP. Pada November 2007, lebih dari 60 organisasi hak asasi manusia seluruh dunia menulis kepada Dewan Keamanan PBB, yang mengunjungi Timor-Leste, untuk memberikan keadilan hakiki bagi rakyat Timor-Leste.

Pada Juli 2001, usaha paling rigid untuk mengusut apa yang terjadi di bawah pendudukan Indonesia diadakan oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor-Leste (dikenal dalam singkatan bahasa Portugis, CAVR, A Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação). Ia dibentuk sebagai otoritas hukum independen pada Juli 2001 oleh UNTAET, dan memiliki mandat—di antara yang lain—menyelidiki pelanggaran hak asasi manusi yang dilakukan semua pihak antara April 1974 dan Desember 1999. Laporan resminya, berjudul Chega! (dari bahasa Portugis, artinya ‘cukup’), ditulis staf Komisi nasional dan internasional dengan pengarahan dan pengawasan tujuh anggota Komisi CAVR Timor-Leste. Ada aspek-aspek khusus tertentu pada Chega!, yang diuntungkan melalui taksiran berbasis prakiraan ilmiah soal jumlah rakyat Timor-Leste yang tewas selama pendudukan. Sudah ada sejumlah laporan pembunuhan massal dan kelaparan selama 24 tahun kekuasaan Indonesia, namun sejumlah pendukung pendudukan meragukan perkiraan hingga 200.000 rakyat Timor-Leste yang mungkin telah tewas. Chega! memecahkan masalah ini dengan definitif, berkat bantuan Benetech, organisasi nirlaba berpusat di California yang memanfaatkan teknologi dalam tugas kemanusiaan. Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) bekerja dengan CAVR untuk membangun landasan fakta yang kuat, memberikan angka yang tepat, yang paling akurat dan seilmiah mungkin. Cara kerjanya, membuat basisdata dari tiga sumber independen: tuturan korban, survei kematian terdahulu, dan sensus pekuburan umum (Silva dan Ball 9 Februari 2006). Sumber pertama terdiri sekira 8.000 testimoni naratif tentang pola-pola pelanggaran seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan penghancuran harta benda besar-besaran yang dilaporkan pada CAVR. Gilirannya, CAVR mengembangkan Basisdata Pelanggaran HAM, sehingga memungkinkan untuk melakukan fungsi-fungsi promosi dan sosialisasi masyarakat dalam pencarian kebenaran, penerimaan, dan rekonsiliasi. Sumber kedua, survei 1.396 rumahtangga yang dipilih acak dari sekira 180.000 rumahtangga rakyat Timor-Leste. Setiap sampel rumahtangga memberi informasi tentang pola tempat tinggal mereka dan anggota serta saudara rumahtangga yang meninggal selama pendudukan. Meski survei kematian ini prosedur standar dalam statistik pemerintahan, belum ada komisi kebenaran sebelumnya yang melakukannya. Sumber ketiga, basisdata pekuburan umum, dikembangkan dengan mendatangi semua pemakaman umum dan mencatat nama, tanggal lahir dan tanggal meninggal untuk setiap kuburan yang mencantumkan informasi tersebut. Para peneliti menetapkan sekira 319.000 kuburan dalam sampel mereka, yang sekitar setengahnya tertera nama dan informasi tanggal lengkap. Sekali lagi, meski hal itu prosedur standar dalam bidang demografi sejarah, belum ada komisi kebenaran sebelumnya yang melakukan itu.

Studi cermat CAVR mendapati ‘batas-bawah untuk jumlah kematian terkait konflik sebanyak 102.800 (+/- 12.000)’, dan batas atas mungkin sebesar 183.000 jiwa. Sarah Staveteig, pakar demografi dari Universitas California, Berkeley, memakai metode perkiraan tak langsung demografi standar dan mendapati ‘batas atas wajar tingkat kematian selama periode itu sebanyak 204.000 (± 51.000)’ (Staveteig 2007:23). Staveteig mempertimbangkan ‘kemungkinan 204.000 jiwa merupakan kisaran batas konservatif untuk angka kematian’ selama pendudukan (Staveteig 2007:25).

  • Pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lain secara sistematis dan meluas selama periode pendudukan, dengan terbuka dan dengan kepatuhan resmi.
  • Rakyat Timor-Leste mengalami berulangkali periode pemindahan, menyebabkan kesulitan hebat bagi mereka yang terkena dampaknya, termasuk kehilangan nyawa.
  • Penahanan sewenang-wenang, seringkali dengan penyiksaan dan perlakuan kejam, menjadi pelanggaran yang paling sering diderita rakyat Timor-Leste.
  • Pasukan keamanan Indonesia melanggar hukum perang atau Konvensi Jenewa terkait tindakannya yang sistematis dan meluas.
  • Anak-anak menderita segudang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, pemindahan paksa, dan penahanan.

Era Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste

Pada 25 Oktober 1999, Dewan Keamanan PBB mendirikan Pemerintahan Sementara di Timor-Leste (UNTAET) dengan mandat ‘(1) menyediakan keamanan dan menegakkan hukum dan ketertiban, (2) menjamin koordinasi dan memberikan bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, dan bantuan pembangunan, (3) membentuk sebuah pemerintahan efektif; (4) membantu dalam pengembangan layanan sipil dan sosial; (5) mendukung pembangunan kapasitas bagi pemerintahan mandiri; dan (6) membantu dalam menciptakan kondisi pembangunan berkelanjutan’ (PBB 1999).

UNTAET, dengan kata lain, bukan membantu pemerintahan Timor-Leste tapi mengatur otoritasnya sendiri. Terdiri personel lebih dari 100 negara (menyiratkan persoalan bahasa dan kultur di dalamnya), UNTAET mulai bekerja di Timor-Leste pada 19 November 1999, dan segera menghadapi sejumlah masalah utama. Kendati Timor-Leste dijanjikan bantuan pembangunan sekira 500 juta dolar AS, ia hanya menerima 22 juta dolar AS pada Maret 2000. Kekurangan pembiayaan memperburuk pelbagai kesulitan dari tindakan pemerintah Indonesia yang melakukan pembumihangusan infrastruktur secara meluas, evakuasi staf mereka sebelumnya yang memberikan layanan esensial, dan pengusiran (pemusnahan etnis) 250.000 rakyat Timor-Leste melintasi perbatasan ke Timor Barat. Semua itu memicu krisis kemanusiaan.

Dipimpin Administrator Sementara, Sergio Vieira de Mello, UNTAET terdiri personel militer, administrasi pemerintahan dan publik, serta bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi darurat. Pada 23 Februari 2000, komandan operasi militer secara resmi diserahkan dari pasukan penjaga perdamaian (InterFET) ke UNTAET. Komponen militer UNTAET luarbiasa tak sebanding, dengan nyaris 9.000 pasukan dan 200 pengamat militer. UNTAET mempekerjakan warga sipil Timor-Leste, tapi sebagian besar bekerja pada jabatan level rendah, minim kewenangan untuk bikin keputusan. Mereka menerima kurang dari 1% total anggaran dan digaji sekitar 20-30 kali lipat lebih rendah dari staf internasional, kebanyakan tak memiliki pengetahuan memadai akan kondisi sosial-ekonomi Timor-Leste. Tak pelak lagi, mengingat kurangnya infrastruktur di dalam Timor-Leste, UNTAET menghabiskan proporsi signifikan dari anggaran itu pada impor luar negeri guna memperbaiki gedung perkantoran, membeli peralatan dan perlengkapan serta dukungan staf logistik.

UNTAET menghadapi masalah tambahan untuk mengelola konflik yang berkembang dalam masyarakat Timor-Leste sebagai dampak 24 tahun pendudukan Indonesia. Mereka yang berkolaborasi dengan pasukan pendudukan dibenci oleh mereka yang menolak pendudukan, tapi bekas kolaborator itu dalam beberapa kasus lebih terampil ketimbang yang terakhir, justru karena kerjasama dengan rezim pendudukan. Kepemilikan tanah juga jadi bahan ketegangan dengan ditariknya pasukan pendudukan karena hak tanah era Timor-Portugis telah berubah dari dampak politik pendudukan Indonesia.

Xanana Gusmao kembali ke Timor-Leste pada Oktober 1999, dan bertemu Sergio Vieira de Mello segera sesudahnya. Jose Ramos-Horta kembali ke Dili setelah 24 tahun dalam pengasingan pada 1 Desember 1999. Hari berikutnya, UNTAET membentuk 15 anggota Dewan Penasihat Nasional (DPN) meliputi wakil UNTAET, Dewan Nasional Resistensi Rakyat Timor, Gereja Katholik serta kelompok-kelompok yang mendukung integrasi dengan Indonesia. DPN akan memantau UNTAET dan memberikan masukan dalam persiapan kemerdekaan penuh. Secara kontroversial, Dewan memutuskan bahasa Portugis akan menjadi bahasa nasional Timor-Leste.

Pada Juni 2000, UNTAET dan para pemimpin Timor sepakat pembentukan pemerintahan koalisi transisi yang baru. Kabinet pemerintahan ini termasuk empat menteri dari warga Timor: Joao Carrascalao (presiden UDT dan wakil presiden CNRT, yang diberi tanggungjawab untuk infrastruktur), Mari Alkatiri (sekretaris jenderal Fretilin, yang menjabat Menteri Ekonomi), Bapa Filomeno Jacob (Menteri Sosial), dan Ana Pessoa (Urusan Dalam Negeri). Xanana Gusmao akan berkonsultasi dengan Administrator Sementara dalam urusan politik.

Pada 14 Juli 2000, UNTAET menyetujui pembentukan 22 anggota penasihat Dewan Nasional, dan DPN harus dibubarkan pada rapat pertama Dewan penasihat. Pada 20 Oktober 2000, 36 anggota penasihat Dewan Nasional diumumkan. Ia mengganti DPN pada hari yang sama. Tiga hari kemudian, Xanana Gusmao dipilih sebagai pemimpin Dewan Nasional yang baru. Dia mengundurkan diri dari kepemimpinan pada 28 Maret 2001, mengatakan dia tak ingin mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Pada 15 Juli 2001, Dewan Nasional dibubarkan. Kampanye resmi dimulai untuk pemilihan Majelis Konstitusi, yang mengemban tugas merancang konstitusi. Pemilihan untuk Majelis Konstitusi digelar pada 30 Agustus 2001. Pada awal bulan itu, Xanana Gusmao berubah pikiran dan setuju mengikuti pemilihan presiden setelah sebagain besar partai politik mengungkapan harapannya bahwa dia layak menjabat peran tersebut.

Majelis Konstitusi terdiri 88 anggota. Pada pemilihan Agustus, Fretilin memenangkan 55 dari 88 kursi. Pemenang utama lain termasuk Partai Demokratik, yang meraih tujuh kursi, Partai Demokratik Sosial dan Perkumpulan Demokratik Sosial Timor, masing-masing mendapat enam kursi. Mari Alkatiri menjadi pemimpin kabinet baru, yang diumumkan pada September 2001. Fretilin memperoleh sembilan pos menteri, PD dapat dua, dan sembilan sisanya dijabat tokoh independen dan mereka yang diakui pakar di bidangnya. Majelis mula-mula diharapkan menyusun sebuah konstitusi, dan melakukannya. Disetujui pada 22 Maret 2002, ia membuat pasal-pasal bagi suatu pemerintahan parlementer dengan 52-65 anggota parlemen dan seorang Presiden yang dipilih secara populer. Majelis kemudian hanya berperan simbolis. Setelah menyusun konstitusi, majelis akan dinyatakan menjadi parlemen hingga pemilu berikutnya yang diadakan paling lambat pada 2007.

Pada 14 April 2002, Xanana Gusmao terpilih sebagai presiden Timor-Leste. Upacara kemerdekaan secararesmi digelar pada 20 Mei 2002, peringatan atas pendirian Perkumpulan Demokratik Sosial Rakyat Timor (pelopor Fretilin). Tepat sebelum upacara berlangsung, enam kapal perang Indonesia datang tanpa pemberitahuan dan tanpa diundang. Pihak berwenang Indonesia membenarkan kehadiran kapal itu, berdalih melindungi presiden Indonesia, Megawati Sukarnoputri, yang menghadiri upacara kemerdekaan. Kehadiran mereka dianggap upaya militer Indonesia mengintimidasi Republik Demokratik Timor-Leste yang baru merdeka. Beberapa pengamat juga meyakini, kehadiran mereka mungkin berniat memprovokasi demonstrasi anti-Megawati, sehingga memalukan dia yang akan menghentikan kunjungan resminya. Setelah sejumlah diplomasi di balik layar, bagaimanpun, kapal-kapal perang itu mundur secara tenang dan upacara kemerdekaan berjalan tanpa insiden lebih lanjut.

Ujian setelah kemerdekaan

Republik yang baru merdeka ini menghadapi sejumlah ujian berat. Selain bumihangus besar-besaran, kurangnya keahlian dan isu kepemilikan lahan, ada pula masalah tingginya pengangguran dan kultur impunitas yang mendorong seketika pelanggaran hukum dan ketertiban. Bahasa menjadi faktor pelik lain, dengan mereka yang pulang dari pengasingan dan punya keahlian lebih baik itu tak bisa bicara Bahasa Indonesia, dan generasi lebih muda tak mampu berbahasa Portugis, yang kini jadi bahasa resmi. Pemerintah dianggap secara luas didominasi oleh mereka yang kembali dari pengasingan, yang bisa berbahasa Portugis. Sementara ada banyak kebenaran atas penerimaan ini, harus ditekankan bahwa sebagian besar politisi ini bukannya berleha-leha di luar negeri yang nyaman, tetapi mereka mengampanyekan pentingnya kemerdekaan Timor-Leste. Selain itu, mereka sebetulnya memiliki banyak keahlian teknis dan manajerial yang mumpuni, yang tak dimiliki sebagian besar rakyat Timor; Indonesia tidak membangun keahlian macam itu pada warga sipil Timor-Leste. Banyak mantan pejuang Falintil tak diberi pekerjaan pada angkatan pertahanan baru. Secara terbuka mereka mengungkapkan ketidakpuasan pada pasukan pertahanan baru, dan membentuk grup-grup bayangan mereka sendiri seperti Colimau 2000 dan Sagrada Familia. Segala ketegangan ini menjurus kejadian pada Desember 2002 saat dua hari kerusuhan di ibukota Dili menyebabkan pembakaran swalayan, toko, hotel dan rumah Perdana Menteri Mari Alkatiri. Protes Mahasiswa ditembaki polisi, dan pasukan PBB dipanggil untuk memaksakan solusi damai yang berjalan alot. Sesudah kerusuhan, PBB mengubah rencananya untuk penarikan penuh, alih-alih setuju mempertahankan dua batalyon penjaga perdamaian di sepanjang perbatasan Timor-Leste dan Indonesia.

Kendala dari semua ini berdampak pada pemerintah baru pada November 2003, saat jajak pendapat kali pertama menggambarkan restu yang sangat rendah pada pemerintahan Fretilin. Isu ketidakamanan masih jadi perhatian utama, sebagaimana kecemasan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengadilan. Akurasi jajak pendapat bergulir bulan berikutnya, saat sekelompok mantan pejuang Falintil mulai memberontak di provinsi bagian barat sepanjang perbatasan. Dikenal sebagai Komite Pertahanan Populer Republik Timor-Leste, ia mengumumkan akan merebut kekuasaan setelah penarikan PBB, yang sesuai mandat dijadwalkan pada akhir Mei 2004. Kepolisian nasional bergerak untuk memulihkan ketertiban, bertindak brutal yang meningkatkan kecemasan serius akan minimnya disiplin dan penghormatan pada supremasi hukum. Sebagai pasukan yang cukup besar dan dipersenjatai dengan baik, kepolisian nasional segera dilihat sebagai rival potensial angkatan pertahanan negara.

Sesudah peristiwa itu, Dewan Keamanan PBB memperpanjang kehadirannya di Timor-Leste selama setahun, tapi mengurangi postur kekuatannya hingga jadi 600 personil. Pemerintah Timor-Leste diberikan tanggungjawab untuk menangani polisi dan tentara. Pada 20 Mei 2005, misi PBB berakhir, dan penarikan pasukan terakhir rampung bulan berikutnya. Hanya ada kehadiran minim PBB (UNOTIL – Kantor PBB di Timor Leste) yang dijadawalkan tetap bertugas hingga Mei 2006.

Pada Februari 2006, bagaimanapun, nyaris sepertiga pasukan militer Timor-Leste melakukan mogok. Didatangkan dari bagian barat negeri itu, mereka mengklaim bahwa mereka menghadapi diskriminasi dalam promosi dan kondisi pelayanan relatif dibandingkan prajurit dari timur. Pemerintah memerintahkan pasukan ini kembali ke barak. Saat mereka menolak, mereka dipecat. Mereka tiba ke ibukota Dili, di mana mereka bergabung dengan pemuda pengangguran dan anggota Colimau 2000. Kerusuhan pecah, menyebabkan beberapa orang tewas. Prajurit yang dipecat lantas berlindung ke perbukitan, dan pertempuran terjadi antara mereka dan pasukan loyalis pemerintah. Seketika, pasukan keamanan Timor-Leste baku-hantam sebagaimana konflik terbuka antara polisi dan militer. Pemerintah minta intervensi asing. Ini diberikan oleh pasukan internasional yang dipimpin Australia, yang tiba di dalam negeri pada 26 Mei 2006. Di bawah pengawasan internasional, pemilihan anggota parlemen dan presiden terselenggara pada 2007. Ia berlangsung bebas, adil, dan damai, memilih Xanana Gusmao menjabat Perdana Menteri dan Jose Ramos-Horta sebagai Presiden.

Sementara ketegangan mulai mereda serta proses negosiasi dan rekonsiliasi berjalan, pasukan internasional diharapkan tetap tinggal di Timor-Leste selama beberapa tahun ke depan. Impunitas dinikmati personel militer Indonesia yang terlibat kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Impunitas ini penyumbang utama perasaan trauma sebagian besar rakyat Timor-Leste, untuk tidak mengatakan impunitas itu pun membahayakan transisi demokrasi di Indonesia sendiri.

BACAAN PENGIRING

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) tersedia di http://www.cavr-timorleste.org/chegaReport.htm. Laporan ini, dikenal Chega!, setebal lebih dari 2.500 halaman. Survei mengagumkan atas sejarah Timor-Leste, ditulis dalam sikap objektif dan imparsial. Ringkasan Ekesekutif yang lebih singkat juga tersedia di situsweb tersebut.

http://www.etan.org adalah situsweb East Timor and Indonesia Action Network. Diakses secara luas, sumber tak terhingga pada hampir setiap aspek Timor-Leste, disajikan oleh tim berdedikasi dan berpengetahuan cemerlang.


1 Hanya seminggu sebelumnya, Alexander Downer merayakan peringatan ke-10 Persetujuan Matignon, yang ditandatangani Pemerintah Perancis dan konstituen di Kaledonia Baru. Persetujuan ini dengan efektif menangguhkan keputusan mengenai status final Kaledonia Baru selama lebih dari satu dekade.