Companion to East Timor - Hak Asasi Manusia dan Keadilan

Hak Asasi Manusia dan Keadilan

Apa itu hukum?

Apa itu hukum internasional?

Apa itu Negara?

Apa itu hukum pidana internasional (ICL)?

Apa itu kejahatan internasional?

Siapa yang bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan internasional?

Apa maksud “tanggung jawab secara pidana”?

Mengapa masing-masing individu dihukum?

Apa saja alternatif untuk hukuman legal?

Mengapa kita menghukum pelanggar?

Apa itu hukum humaniter internasional?

Mengapa hukum diterapkan dalam masa perang?

Apa itu kejahatan perang?

Apa itu empat Konvensi Jenewa?

Konflik seperti apa yang perlu diterapkan hukum kejahatan perang?

Kapan suatu konflik bersenjata internasional dimulai di Timor Leste?

Kapan konflik bersenjata internasional berakhir di Timor Leste?

Apa unsur-unsur pokok dari kejahatan perang?

Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan?

Bagaimana proses hukum selama ini menyangkut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste?

Apa posisi hukum terkait amnesti yang diberikan negara?

Apa itu Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi?

Berapa jumlah korban tewas di Timor Leste

Apa bukti kekerasan seksual yang dijelaskan Chega?

Apa bukti penyiksaan yang dijelaskan Chega?

Apa bukti perbudakan yang didokumentasikan Chega?

Apa bukti deportasi atau pengusiran paksa yang dijelaskan Chega?

Apa bukti pemenjaraan (Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang) yang dijelaskan Chega?

Apa bukti pembunuhan dan penghilangan paksa yang dijelaskan Chega?

Apa saja hambatan yang dihadapi dari pembentukan pengadilan sebelumnya?

Apa saja sumber hukum yang dimiliki tribunal sebelumnya?

back to start of page

Apa itu hukum?

Hukum adalah kerangka peraturan yang mengatur perilaku; ia mengizinkan perilaku tertentu dan melarang perilaku tertentu. Ia ditegakkan oleh otoritas yang berkuasa.

back to start of page

Apa itu hukum internasional?

Hukum internasional adalah kerangka peraturan yang mengatur perilaku Negara-Negara. Dengan kata lain, subyek utama dari hukum internasional adalah Negara-Negara, bukan individu warga negara.

back to start of page

Apa itu Negara?

Negara adalah satu entitas yang memiliki kepribadian hukum, penduduk permanen, wilayah yang berdaulat, sebuah pemerintah dan kesanggupan untuk menjalin hubungan dengan Negara lain (Konvensi Montevideo, 1933).

back to start of page

Apa itu hukum pidana internasional (ICL)?

Sebuah badan hukum yang menetapkan larangan atas kejahatan internasional dan membuat orang-orang yang melakukan kejahatan internasional itu bertanggung jawab secara pidana. ICL berhubungan dengan kejahatan dan prosedur penyelidikan dan penuntutan mereka.

back to start of page

Apa itu kejahatan internasional?

Kejahatan internasional adalah pelanggaran yang dibuat hukum internasional. Kejahatan ini diusut tribunal internasional yang memiliki yurisdiksi. Inti kejahatan internasional adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan dan agresi. Kejahatan internasional lain termasuk pembajakan, perbudakan, perdagangan narkoba (narkotika dan obat berbahaya), terorisme, dan sebagainya, tapi kami takkan membahasnya di sini.

back to start of page

Siapa yang bertanggung jawab secara pidana untuk kejahatan internasional?

ICL menyatakan bahwa individu-individu bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan internasional. Pernyataan dasar dari ICL:

“kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh orang, bukan entitas abstrak, dan hanya dengan menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu maka ketentuan dari hukum internasional dapat ditegakkan… tiap-tiap individu memikul tugas internasional yang melampaui kewajiban nasional yang tunduk pada masing-masing negara.” (Putusan dan Hukuman, Tribunal Militer Internasional, Nuremberg, 1947).

back to start of page

Apa maksud “tanggung jawab secara pidana”?

Artinya mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional dapat secara legal dihukum.

back to start of page

Mengapa masing-masing individu dihukum?

Organisasi militer terdiri dari para individu yang melakukan kejahatan. Sebagaimana Tribunal Militer Internasional untuk bekas negara Yugoslavia (ICTY) menyatakan, “Dengan menuntut tanggung jawab *individu* atas kejahatan yang telah dilakukan, diharapkan kelompok etnis atau agama tertentu (atau bahkan organisasi politik) tidak memikul tanggung jawab atas kejahatan itu oleh anggota kelompok agama atau etnis lain, dan rasa bersalah dari beberapa orang tidak dibebankan pada mereka yang tak bersalah.”1 (cetak tebal sesuai aslinya).

1 ICTY, Pertimbangan Putusan Momir Nikolic, 2 Desember 2003, paragraf 60.

back to start of page

Apa saja alternatif untuk hukuman legal?

Alternatif pertama dengan mengambil perbuatan ilegal (seperti pembunuhan) terhadap pelanggar. Ini tentu saja melanggar hukum. Alternatif kedua dengan mengabaikan pelanggar. Ini untuk “mengejek orang yang mati dan membuat sinis yang masih hidup”, sebagaimana Hakim Robert Jackson mengatakannya pada 1945.

back to start of page

Mengapa kita menghukum pelanggar?

Ada empat alasan utama: ganti rugi, pencegahan, perlindungan publik dan rehabilitasi.

Ganti rugi: Para pelanggar dihukum karena mereka melakukan kejahatan, dan bukan hanya karena hukuman akan mencegah orang lain berbuat hal sama. Para pelanggar dihormati sebagai manusia dengan akal sehat dan hati nurani, tak cuma sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Sebatas menghormati beberapa orang berperilaku mulia dan mengabaikan perilaku pelanggar, hal itu memperlakukan pelanggar lebih rendah dari manusia. ICTY menyebut, “punitur quia peccatur (dia harus dihukum karena dia melanggar hukum)”.2 Ganti rugi bukanlah balas dendam; ia tidaklah sama dengan ‘mata dibayar mata, gigi dibalas gigi’. ICTY mengatakan ganti rugi “bukan dipahami untuk memenuhi hasrat balas dendam tapi sepatutnya mengungkapkan kemarahan komunitas internasional atas kejahatan itu3 … Ia pernyataan jelas dari komunitas internasional bahwa kejahatan akan dihukum dan kebal hukum tak berlaku.”4

Pencegahan: Penuntutan dan hukuman bagi para pelanggar mencegah orang lain dari tindak kejahatan serupa, dan mendakwa mereka yang terlibat kejahatan itu untuk menghentikannya. ICTY menulis, “punitur ne peccatur (dia harus dihukum sehingga dia dan orang lain takkan lagi melanggar hukum)”.5

Perlindungan publik: Hukuman menjamin khalayak publik menyadari sistem legal telah ditegakkan. Ia membantu peraturan ICL melekat dalam ingatan publik6 , dan menciptakan kepercayaan dalam sistem keadilan7. Para korban juga akan mendapatkan rasa keadilan terpenuhi.

Rehabilitasi: Hukuman dapat mengubah para pelanggar menjadi lebih baik. ICL tak menitikberatkan pada aspek ini dalam kasus para pelaku berpangkat tinggi. Anak muda, para pelaku berpangkat rendah dapat sewaktu-waktu dijatuhkan hukuman ringan bila mereka dipertimbangkan bisa memperbaiki diri.8

2 ICTY, Pertimbangan Putusan Furundjiza, 10 Desember 1998, para 288.

3 ICTY, Pertimbangan Putusan Aleksovski, 24 Maret 2000, para 185.

4 ICTY, Pertimbangan Putusan Momir Nikolic, 2 Desember 2003, para 87.

5 ICTY, Pertimbangan Putusan Furundjiza, 10 Desember 1998, para 288.

6 ICTY, Pertimbangan Putusan Kordic dan Cerkez, 17 Desember 2004, para 1081.

7 ICTY, Pertimbangan Putusan Kupreskic, 14 Januari 2000, para 1092.

8 Misalnya, ICTY, Pertimbangan Putusan Erdemovic, 5 Maret 1998, para 16.

back to start of page

Apa itu hukum humaniter internasional?

Hukum dan kebiasaan konflik bersenjata juga dikenal sebagai hukum humaniter internasional (IHL). IHL merujuk tanggung jawab pemerintah dan negara-negara pihak atas suatu konflik. Pelanggaran IHL dapat berujung kompensasi atau bentuk-bentuk ganti rugi lain.

back to start of page

Mengapa hukum diterapkan dalam masa perang?

IHL tak mencoba hentikan perang. Ia mengakui bahwa perang berdampak kematian dan kerusakan. Perang itu kejam, dan para tentara diminta untuk mengerahkan pasukan demi menaklukan pihak musuh dengan cepat. Perang itu brutal, dan kesalahan mematikan dapat terjadi dalam kondisi takut, kelelahan dan informasi yang buruk. IHL mengakui militer yang bertempur membutuhkan peraturan yang praktis dan jelas.

Tapi IHL mengakui bahwa hukum takkan boleh dibikin senyap selama peperangan. Kehadiran pertempuran bersenjata tak menciptakan ketiadaan hukum.

IHL mengakui ada ketegangan antara tujuan militer dan pertimbangan kemanusiaan. Mereka yang benci perang atau tak punya pengalaman terhadap perang mungkin tak peduli atas kebutuhan militer untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, perencana militer tak peduli atas pertimbangan kemanusiaan. IHL berusaha mencari titik seimbang antara tujuan militer dan pertimbangan kemanusiaan.

back to start of page

Apa itu kejahatan perang?

Kejahatan perang adalah pelanggaran serius atas hukum dan kebiasaan konflik bersenjata. Kejahatan perang adalah “pelanggaran berat” dari Konvensi Jenewa, yang diadopsi pada 1949 setelah kengerian yang menyelimuti Perang Dunia Dua:

  • Pembunuhan disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan-percobaan senjata biologis;
  • menyebabkan dengan sengaja penderitaan parah atau luka berat atas badan atau kesehatan;
  • mengusir atau memindahkan atau menahan dengan melawan hukum terhadap seseorang yang dilindungi;
  • memaksa seseorang yang dilindungi untuk melayani pasukan dari Pihak yang bermusuhan;
  • menghilangkan dengan sengaja seseorang yang dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan pengadilan yang jujur dan pengadilan biasa;
  • penyanderaan dan penghancuran yang luas dan merampas harta benda, yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.

Hukum kejahatan perang menunjuk tanggung jawab pidana individu. Pelanggaran atas hukum kejahatan perang dapat berujung hukuman penjara, bukan kompensasi.

back to start of page

Apa itu empat Konvensi Jenewa?

Konvensi Jenewa pertama melindungi para tentara yang terluka dan sakit di darat selama perang. Konvensi Jenewa kedua melindungi personil militer yang luka, sakit dan yang tenggelam di laut selama perang. Konvensi Jenewa ketiga melindungi para tawanan perang. Konvensi Jenewa keempat melindungi penduduk sipil, termasuk di wilayah pendudukan.

back to start of page

Konflik seperti apa yang perlu diterapkan hukum kejahatan perang?

Secara tradisional, hukum kejahatan perang hanya berlaku pada konflik-konflik bersenjata internasional. Selama perundingan empat Konvensi Jenewa, banyak negara menentang penerapannya atas konflik-konflik bersenjata internal, memilih konflik itu sebagai “urusan dalam negeri” seperti pemberontakan tanpa campur tangan pihak luar. Tapi mereka sepakat menyertakan sebuah pasal pada empat konvensi yang berisi standar perilaku dalam konflik-konflik bersenjata internal. Ini dimuat Pasal 3. Karena berlaku sama pada keempat Konvensi, ia dikenal sebagai Pasal 3 dari Bab I Ketentuan Umum. Ia hanya berlaku dalam konflik-konflik bersenjata internal.

Namun, karena Pasal Umum 3 tak memuat setiap ketentuan “pelanggaran berat”, pelanggaran atas pasal ini tak dipidanakan.

Pada 1990-an, konflik-konflik internal kian sering dan makin parah, dan memiliki konsekuensi lebih besar bagi negara-negara tetangga. Ada juga kesadaran yang kian tinggi akan pentingnya hak asasi manusia. Karena itu, ICTY menyatakan beberapa ketentuan kejahatan perang dapat digunakan dalam konflik internal. Betapapun demikian, hukum konflik bersenjata internasional tak bisa dialih-terapkan seutuhnya ke dalam konflik bersenjata internal; tak ada “penyalinan utuh dan mekanis dari aturan-aturan ini untuk konflik bersenjata; melainkan esensi dari aturan ini, dan bukan peraturan rinci yang mungkin terdapat di dalamnya, yang berlaku untuk konflik-konflik internal.”9

Ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), ia semata-mata berurusan dengan suatu konflik internal. Karena itu ia dengan tegas mengakui pelanggaran serius atas Pasal Umum 3 untuk dipidanakan demi tujuan pengadilan itu.

Suatu tribunal internasional untuk Timor Leste akan berlaku untuk pelanggaran berat yang berlangsung selama konflik bersenjata internasional.

9 ICTY, Pertimbangan Putusan Sidang Banding Tadic, 2 Oktober 1995, para 126.

back to start of page

Kapan suatu konflik bersenjata internasional dimulai di Timor Leste?

Suatu konflik bersenjata internasiona melibatkan: konflik antara dua atau lebih negara; konflik di suatu negara di mana negara kedua campur tangan secara militer; atau konflik di suatu negara di mana beberapa yang terlibat mengatasnamakan kepentingan negara lain.10

Adanya konflik bersenjata tak memerlukan pernyataan perang atau bahkan pengakuan resmi oleh pihak-pihak yang mengukuhkan konflik bersenjata terjadi. Eksamennya apakah ada peperangan sebenarnya pada tingkat yang melebihi kekacauan internal semata. Hukum humaniter internasional berlaku sejak konflik bersenjata dimulai dan terus diterapkan saat gencatan peperangan hingga akhir perdamaian umum tercapai. Serangan militer Indonesia dari kampung Batugade pada 7 Oktober 1975 memicu suatu konflik bersenjata internasional yang mendorong Konvensi Jenewa 1949 diterapkan.

Karena Indonesia dan Portugal penandatangan Konvensi Jenewa selama masa konflik, Konvensi Jenewa berlaku untuk setiap bagian apapun dari Timor Leste.

10 Penuntut v Dusko Tadic, Kasus ICTY Nomor IT-94-1, Putusan Sidang Banding atas Mosi Pembela untuk Pengajuan Banding tentang Yurisdiksi, 2 Oktober 1995, para 84

back to start of page

Kapan konflik bersenjata internasional berakhir di Timor Leste?

Indonesia memegang cukup kontrol seutuhnya di wilayah yang dapat dipertimbangkan penguasa pendudukan hingga September 1999. Wilayah yang dianggap diduduki berada dalam otoritas yang dipegang militer penyerang. Ini terjadi saat:

  • penguasa pendudukan dalam posisi menggantikan otoritas dari tampuk kekuasaan yang diduduki yang membuat otoritasnya tak mampu berfungsi dengan baik;
  • pasukan musuh ditaklukkan atau ditarik, meski perlawanan lokal sesekali terjadi;
  • penguasa pendudukan punya cukup kewenangan yang otoritasnya terasa hadir;
  • suatu pemerintahan sementara didirikan atas wilayah tersebut; dan
  • penguasa pendudukan mengeluarkan dan menegakkan perintah atas penduduk sipil.

Ketentuan-ketentuan perlidungan dari Konvensi Jenewa keempat berlaku dari saat konflik bersenjata internasional dimulai hingga Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 1272 pada 25 Oktober 1999, dengan membentuk Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Leste. Perlawanan oleh penduduk Timor Leste tak meniadakan negara pendudukan.

back to start of page

Apa unsur-unsur pokok dari kejahatan perang?

Mereka harus terlibat dalam konflik-konflik bersenjata (sebagaimana dibahas di atas).

Mereka harus memiliki jalinan dengan konflik bersenjata. Artinya, mereka harus terlibat dalam konteks dan terkait dengan konflik bersenjata. Pembunuhan harus dimaksudkan oleh pelaku untuk mendahulukan kepentingan kelompok atau unit militer atau politik mereka, selain kejahatan domestik dilakukan secara sengaja. Guna menggambarkan konflik bersenjata terjadi pada waktu dan tempat yang tepat dari dugaan pelanggaran, maupun pelanggaran itu terjadi selama pertempuran, kejahatan itu menjadi bagian dari praktik yang secara resmi didukung dan ditoleransi oleh salah satu pihak yang bertikai, atau ia bagian dari perpanjangan kebijakan yang terkait pelaksanaan perang, atau bahkan dalam kepentingan-kepentingan dari pihak yang bertikai.

Korban kejahatan harus ditegakkan sebagai seseorang yang dilindungi. Orang-orang yang “dilindungi” menurut pasal 4 dari Konvensi Jenewa Keempat 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Penduduk Sipil pada Masa Perang bila mereka “pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun, menemukan dirinya, dalam kasus suatu pertikaian atau pendudukan, berada di tangan suatu Pihak yang bertikai atau Kekuasaan Pendudukan yang bukan negara mereka.” Menurut Penjelasan Pasal 4 dari Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross/ ICRC), “di tangan suatu Pihak” digunakan dalam “arti yang sangat umum”. Tak ada persyaratan bahwa orang-orang, agar dianggap dilindungi, harus jatuh ke dalam kekuasaan musuh atau menemukan diri mereka di tangan suatu pihak yang bertikai. Eksamen yang relevan diterapkan dalam Sidang Tribunal ICTY pada kasus Tadic: apakah, pada saat terjadi pelanggaran, korban terlibat langsung dalam peperangan, yaitu peperangan dalam konteks di mana dugaan tindak pidana dilakukan. Orang-orang yang dilindungi dapat mencakup personil militer yang telah meletakkan senjata atau ditangkap.

back to start of page

Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan?

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan “salah satu perbuatan tak manusiawi yang dilakukan dalam konteks tertentu, yakni sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil”11 . Serangan-serangan ini secara keseluruhan menjadi perhatian komunitas internasional, dan bukan secara eksklusif menjadi yurisdiksi nasional. Berbeda dari kejahatan perang, hukum kejahatan terhadap kemanusiaan berlaku bahkan tanpa adanya konflik bersenjata, melindungi para korban tanpa melihat kebangsaan mereka, dan perbuatannya terutama sekali ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Sejak 1990-an, konsep ‘serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil’ diterima sebagai rumusan kejahatan terhadap kemanusiaan. Eksamen meluas atau sistematis adalah disyungtif; seorang penuntut hanya perlu memenuhi satu di antara ambang batas lain. Faktor-faktor penting dalam menetapkan adanya suatu ‘serangan’ yakni dengan mengutamakan suatu pola, perbuatannya terus-menerus, menggunakan sumber-sumber, perencanaan, dan tujuan politik. Unsur kebijakan merupakan komponen krusial dari kejahatan tersebut: testamen disyungtif ‘meluas atau sistematis’ yang tak memenuhi syarat termasuk tindak kejahatan acak tapi tak berhubungan, seperti gelombang kejahatan. Prinsip yang mendasarinya, tindakan acak tak bertalian bukan sebuah ‘serangan.’ Kebijakan merupakan ambang batas rendah, yang dapat diambil kesimpulan dari bagaimana tindak kejahatan itu terjadi. Kebijakan bukan cuma datang dari pemerintah, tapi juga bisa dari suatu organisasi. Kebijakan itu tak perlu diadopsi secara resmi, atau diumumkan dengan tegas, atau bahkan diyatakan secara jelas dan tepat. Unsur kebijakan dapat dipenuhi melalui kesimpulan dari cara tindak kejahatan terjadi; ini sudah cukup menunjukkan kejadian acak.

Dalam menetapkan kaitan antara terdakwa dan terjadinya serangan, ia harus menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang, bahwa tindakannya secara obyektif berlangsung dalam serangan meluas, dan terdakwa menyadari konteks meluas ini. Perbuatan terdakwa tak perlu setipe dengan perbuatan lain selama serangan terjadi. Misalnya, jika sebuah kelompok melancarkan kampanye pembunuhan, dan seseorang melakukan kekerasan seksual dari kelanjutan kampanye itu, orang itu bersalah dalam kejahatan terhadap kemanusiaan pada kekerasan seksual. Tak relevan lagi apakah Negara atau organisasi itu mendorong kekerasan seksual, karena unsur kontekstual yang diperlukan sudah terpenuhi dari serangan berbasis pembunuhan.

Selain itu, untuk memenuhi unsur-unsur mental (mens rea) atas serangan tertentu dari pelaku, terdakwa harus juga menyadari ‘konteks meluas atas terjadinya serangan’, yakni serangan yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipi. Pelaku tak perlu menjadi bagian dari maksud atau tujuan keseluruhan serangan. Persyaratan mental ini menyangkut pengetahuan konteks, bukan motif. Yurisprudensi cukup menunjukkan seseorang yang melakukan itu sadar, mengabaikannya secara sengaja, atau dengan sadar mengambil risiko bahwa salah satu tindakannya bagian dari serangan. Sebagaimana pengadilan R v. Finta menyatakan [1994]: ‘unsur mental dari suatu kejahatan terhadap kemanusiaan harus melibatkan kesadaran atas fakta-fakta atau keadaan yang menjurus perbuatannya dalam pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan’12.

11 Pasal 5 dari Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia (ICTY) menetapkan konteks “ketika dilakukan dalam konflik bersenjata, baik berkarakter internasional maupun nasional, dan ditujukan langsung terhadap penduduk sipil manapun”. Pasal 3 dari Statuta Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) menegaskan konteks “ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil manapun dengan alasan kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama’. Pasal 7 dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional menetapkan konteks ‘ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil manapun’.

12 1 SCR 701 at 819.

back to start of page

Bagaimana proses hukum selama ini menyangkut kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia:

Setelah pasukan Indonesia meninggalkan Timor Leste, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk sebuah tim khusus bernama Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Timor Timur (KPP-HAM). KPP-HAM diminta mengajukan temuannya ke Komnas HAM, yang akan diserahkan pada Kejaksaan Agung Indonesia untuk penyelidikan lebih lanjut.

Tim KPP-HAM terdiri figur-figur Indonesia terkemuka seperti Marzuki Darusman, Albert Hasibuan, Asmara Nababan, Kusparmono Irsan, HS Dillon, Munir, Todung Mulya Lubis, Nursyahbani Katjasungkana dan Zoemrotin K Susilo.

Perhatian khususnya pada pelanggaran berat hak asasi manusia seperti genosida, pembantaian, penyiksaan, pemindahan paksa, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak serta kebijakan bumi hangus. Wewenang penyeldikan yang dimiliknya, apakah dan sejauh mana aparat Negara dan/atau lembaga-lembaga lain, nasional dan internasional, terlibat dalam kejahatan tersebut. Waktu penyelidikan hanya sembilan bulan sejak Januari 1999 hingga pasukan Indonesia meninggalkan Timor Leste pada September tahun itu, bukan 24 tahun pendudukan.

KPP-HAM memulai penyelidikan pada 23 September 1999. Laporannya selesai pada 31 Januari 2000. Ia menemukan ‘bukti kejahatan yang mungkin digolongkan sebagai kejahatan menurut yurisdiksi universal termasuk pembunuhan massal dan sistematis; penghancuran besar-besaran; perbudakan, deportasi dan pemindahan paksa serta perbuatan tak manusiawi terhadap penduduk sipil’13.

Laporan itu mendesak parlemen dan pemerintah ‘membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan kewenangan mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan’ yang terjadi ‘di masa lalu serta yang terjadi di Timor Timur sampai sekarang’. Ia juga mendesak “Pemerintah dan Kejaksaan Agung’ memastikan kejahatan terhadap kemanusiaan diselidiki dan ‘siapapun pelakunya’ dihukum, dengan cara yang bebas dan independen ‘tanpa campur tangan dari siapapun’.

Beberapa tahun kemudian, sebuah Komisi Ahli internasional yang ditetapkan Sekretaris Jenderal PBB menyatakan laporan KPP-HAM merupakan “upaya sungguh-sungguh dan imparsial untuk menyelidiki pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, mencerminkan komitmen teguh para anggotanya menyusun fakta-fakta’. Komisi menyatakan proses penyelidikan ‘sesuai standar-standar internasional yang menyangkut penyelidikan pro justisia14.

Komisi Penyelidik Internasional Timor Timur:

Pada 27 September 1999, Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengutuk ‘pelanggaran berat, meluas, dan sistematis atas hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional di Timor Timur’ dan mendesak Sekjen PBB membentuk sebuah komisi penyelidikan internasional untuk peristiwa 1999. Maka, pada 15 Oktober 1999, Komisioner Tinggi HAM mengesahkan para ahli hukum tetap dalam Komisi Penyelidik Internasional Timor Timur. Mereka adalah Sonia Picado dari Costa Rica, Judith Sefi Attah dari Nigeria, A.M. Ahmadi dari India, Mari Kapi dari Papua New Guinea dan Sabine Leutheusser–Schnarrenberger dari Jerman15.

Komisi ini melaporkan bahwa anggotanya ‘menghadapi rangkaian testimoni yang melebihi imajinasi mereka’. Ia merekomendasikan PBB “harus membentuk pengadilan hak asasi manusia internasional’ untuk menyeret para pelaku pelanggaran serius ke pengadilan. Rekomendasi ini disampaikan kepada Sekjen PBB.

Para Pelapor Khusus Tematik dari PBB:

Dari 4-10 November 1999, tiga Pelapor Khusus PBB mengunjungi Timor Leste. Mereka adalah Asma Jahangir, pelapor khusus tentang eksekusi di luar hukum dan pembunuhan sewenang-wenang; Nigel Rodley, pelapor khusus tentang penyiksaan; dan Radhika Coomaraswamy, pelapor khusus tentang kekerasan terhadap perempuna. Kunjungan mereka merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dilakukan sesuai resolusi Komisi HAM 1999/S-4/1 pada 27 September 1999, diadopsi pada sidang khusus tentang situasi hak asasi manusia di Timor Leste. Sidang khusus digelar karena meningkatnya laporan kekerasan meluas dan pelanggaran HAM serius di Timor Leste.

Para Pelapor Khusus merekomendasikan bahwa Dewan Keamanan harus pertimbangkan membentuk pengadilan pidana internasional guna membawa para pelaku ke pengadilan. Mereka mendesak penuntutan terhadap para penanggung-jawab, “baik yang bertindak secara langsung maupun yang memegang komando, tak peduli jabatannya.” Mereka menyatakan bahwa pengadilan pidana internasional sebaiknya dilakukan dengan persetujuan pemerintah Indonesia, namun izin semacam ini tak harus jadi prasyarat. Pengadilan ini, rekomendasi mereka, harus memiliki yurisdiksi atas semua kejahatan menurut hukum internasional yang dilakukan setiap pihak di Wilayah itu sejak bebas dari Portugis pada 1975.

Satu-satunya kualifikasi yang mereka sertakan dalam rekomendasi bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah ‘dalam hitungan bulan’ untuk membawa para pelaku ke pengadilan.

Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta:

Di bawah tekanan dari militer, pemerintah Indonesia mengambil isyarat dari kualifikasi rekomendasi para pelapor khusus PBB. Untuk menghindari tanggung jawab, pemerintah mengumumkan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta. Ia mulai memproses 18 tersangka dari total 22 orang yang didentifikasi KPP-HAM. Sepuluh dari 18 itu perwira militer, lima perwira polisi, dan dua pejabat pemerintah sipil serta seorang pemimpin milisi. Seluruh 18 terdakwa diindikasikan telah gagal mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan tuduhan melakukan kejahatan.

Suasana di ruang sidang sangatlah intimidatif16. Para saksi tak mendapatkan rasa aman. Salah satu saksi diminta duduk di samping tokoh milisi Eurico Guterres, terdakwa dalam pengadilan lain. Personil militer Indonesia menikmati akses bebas ke ruang tunggu saksi. Apa yang disebut ‘rumah yang aman’ bagi saksi cuma tempat yang ditandai di mukanya sebagai ruang aman saksi. Para tentara Indonesia dari unit yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan menghadiri Pengadilan Ad Hoc secara massal, beberapa membawa senjata selagi di ruang sidang. Ketika akhirnya dipanggil ke kursi saksi, para saksi ditanyai berjam-jam tanpa istirahat.

Selama proses persidangan, para saksi diejek dan diintimidasi, termasuk oleh jaksa penuntut. Seorang saksi yang menderita cacat serius dalam sebuah serangan ditertawakan oleh jaksa penuntut dan kuasa hukum pembela. Satu peleton personil pasukan khusus militer Indonesia, dikenal Kopassus, mangkal di lokasi pengadilan. Para tentara ini meneriakkan kata-kata kasar dan intimidatif kepada para saksi dan hakim selama persidangan.

Sejumlah peneliti17 kredibel menjelaskan bahwa jaksa penuntut memangil para saksi untuk dimintai keterangan itu tak mampu memberikan bukti yang mendukung kasusnya. Mereka tak pernah berusaha menunjukkan kontrol efektif atau hubungan atasan-bawahan antara yang melakukan perbuatan pidana dan mereka yang dituduh memikul tanggung jawab komando. Itu membikin berkas penuntutan tak relevan dan tak berniat melacak apa yang disimpulkan Laporan KPP-HAM, yakni kekerasan itu akibat langsung dari kebijakan Pemerintah.

Para hakim menerima ancaman keselamatan hidupnya baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Seringkali, saat hakim hendak menjatuhkan vonis, para tentara bersenjata di ruang pengadilan akan berteriak pada mereka, menyebabkan mereka khawatir akan keamanan diri mereka. Seorang hakim di Pengadilan Ad Hoc kemudian mengakui bahwa persidangan sama sekali tak berkontribusi signifikan untuk memperkuat aturan hukum di Indonesia. Pengadilan Ad Hoc dikecam secara luas sebagai tipu-tipu. Komisi Ahli yang ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB menyimpulkan persidangan itu “jelas tak memadai sehubungan dengan penyelidikan, penuntutan dan pengadilan, dan … gagal memberikan keadilan. Suasana dan konteks seluruh proses pengadilan mengindikasikan lemahnya kemauan politik di Indonesia untuk mengadilan para terdakwa dengan serius dan kredibel’18.

Tak mengejutkan bahwa 12 dari 18 terdakwa divonis bebas. Sisanya pun begitu sejak dakwaan mereka dikembalikan. Pengadilan Ad Hoc dikecam luas hanyalah tipu-tipu.

Unit Kejahatan Berat:

Sumber lain dari otoritas legal datang dari Pemerintahan Sementara PBB di Timor Leste (UNTAET), yang dibentuk pada 25 Oktober 1999 oleh Dewan Keamanan PBB19. UNTAET berwenang atas semua perkara legislatif dan eksekutif Timor Leste, termasuk pelaksanaan peradilan. Ia mendirikan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, Unit Kejahatan Berat dan Unit Kuasa Hukum Pembela (Defence Lawyers Unit/ DLU).

Ada hambatan berat dalam menghadapi institusi. Alih-alih menggelar penuntutan terhadap mereka dari Indonesia yang diduga melakukan kejahatan perang ke tribunal internasional yang telah berlaku seperti di Den Haag, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mendirikan struktur lokal yang lebih rendah berupa Pengadilan Distrik Dili. Demikian pula Unit Kejahatan Berat membentuk Kantor Jaksa Agung, dengan menunjuk Longuinhos Monteiro.

Sewaktu Unit Kejahatan Berat minta Panel Khusus untuk Kejahatan Berat mengeluarkan surat perintah untuk Yayat Sudrajat (komandan satgas intelijen Kopassus di Timor Timur) dan Wiranto (Panglima Tentara Nasional Indonesia/ TNI), permintaan itu ditolak oleh hakim tunggal dari Panel Khusus karena kurangnya bukti pendukung. Unit kejahatan Berat menanggapinya dengan menyerahkan berkas pendukung setebal 13.000 halaman dan 1.5000 pernyataan saksi. Jaksa Agung dengan terbuka mengkritik para hakim internasional di Panel Khusus karena gagal menindaki surat perintah penangkapan terhadap Wiranto, dan berniat mengirimkan surat penangkapan ke Interpol. Seorang hakim internasional, Philip Rapoza, kemudian mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Yayat Sudrajat dan Wiranto pada 10 Mei 2004. Longuinhos Monteiro lantas dipanggil ke kantor Presiden Gusmao dan segera diberitahu tindakannya itu bakal merusak hubungan Timor Leste dengan tetangga terkuat Indonesia.

Pandangan pemerintah Timor Leste, hal itu membawa beban berat diplomatik yang tak bisa dipikul sendirian, karena itu PBB perlu menggamit tanggung jawab tersebut. Situasi yang dihadapi pemerintah Timor Leste bisa dipahami; di halaman sekolah, seorang anak yang dilecehkan tanpa sekutu seringkali dipaksa berdamai dengan para penyiksanya. Tugas utama untuk rakyat ialah niat baik, kemudian dari situ menciptakan kondisi bagaimana pemerintah Timor Leste pada masa depan dapat secara realistis menuntut keadilan.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan:

Pada Maret 2005, pihak berwenang Indonesia membikin usaha lain guna mengelak pengadilan internasional, yakni membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatn (KKP) dengan pemerintah Timor Leste. Ide KKP mulanya dari Jose Ramo-Horta, yang mengusulkan sebuah panel individu terkemuka dari Asia (tak terbatas dari Indonesia atau Timor Leste). Indonesia menanggapinya dengan merancang KKP, yang memiliki perbedaan krusial dari usulan semula:

  • Sepenuhnya bilateral; hanya komisioner Indonesia dan Timor Leste yang akan memimpin, artinya tiada kesempatan untuk keterlibatan multilateral.
  • Tak berwewenang memaksa testimoni (atau bahkan menghadirkan) para saksi.
  • Tak berwenang memaksa orang atau institusi membuat bukti dokumenter apapun.
  • Tak ada lembaga independen dari kedua negara.
  • Tak dapat menetapkan tanggung jawab individu.
  • Memiliki kewenangan untuk merekomendasikan amnesti. Ini tentu saja upaya mengampuni mereka yang memikul tanggung jawab terbesar atas tindak kejahatan.

Beragam organisasi hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil lain di Indonesia, serta mereka yang ada di Timor Leste, menolak Komisi ini. Jatuhnya cuma sandiwara, dengan para pemimpin dan pejabat senior Indonesia mengklaim bahwa kekejaman merupakan kesalahan orang lain, bukan mereka sendiri. Pada satu kesempatan, tindak-tanduk wakil ketua dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga, menyebabkan semua anggota komisi dari Timor Leste hanya protes bungkam.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memboikot proses KKP sepenuhnya, mengatakan takkan merestui amnesti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon, berkata bahwa PBB “takkan mendukung atau mengabulkan amnesti untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang atau pelanggaran berat hak asasi manusia, maupun langkah apapun yang dapat menyuburkan tindakan itu. Kecuali kerangka acuannya diubah sesuai standar-standar internasional, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa takkan bersaksi pada proses persidangan atau turut ambil langkah-langkah lain yang akan mendukung pekerjaan KKP dan mendorong pemberian amnesti atas tindak kejahatan seperti itu.”20

Mangkoedilaga membentuknya; pada 1999, dia memimpin apa yang disebut Komisi Perdamaian dan Stabilitas, yang berupaya menyediakan pijakan legitimasi dan netralitas atas kampanye teror militer Indonesia pada pemungutan suara kemerdekaan di Timor Leste. Mangkoedilaga dan para koleganya meninggalkan Timor Leste bahkan saat staf PBB disandera. Dia pergi pada 3 September 1999, sehari sebelum hasil pemungutan suara diumumkan, meski Komisi itu seharusnya memantau situasi di sana. Anggota Komisi lain meninggalkan dua hari sebelumnya. Ketika ditanya tindakannya saat itu, dia berkata, ‘Apa yang bisa kami lakukan? Kami diperintahkan oleh penguasa militer untuk meninggalkan negara itu’21.

Menurut sebuah analisis mendalam, KKP kemungkinan melanggar konstitusi Indonesia serta Timor Leste22. Untuk memproses perjanjian internasional macam KKP diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, dan kemudian membutuhkan ratifikasi atau persetujuan, diikuti publikasi di suratkabar resmi. Dan itu tak dilaksanakan. Bukan rahasia lagi bahwa tujuan KKP sebenarnya sama dengan Pengadilan HAM Ad Hoc – yakni membebaskan para pelaku senior Indonesia dari tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagaimana Benjamin Mangkoedilaga mengakuinya dengan terbuka, ‘Yang penting memberi kepercayaan kepada mereka yang diundang bahwa surat kita tidak mengarah pada pengadilan atau menyusun peradilan’23.

Pada akhirnya, kritik dunia internasional berpengaruh; KKP menolak memberikan amnesti. Ini memberi landasan bahwa militer Indonesia, pemerintah sipil Indonesia dan milisi anti-kemerdekaan memikul tanggung jawab institusional atas ribuan “pelanggaran hak asasi manusia berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan” termasuk “pembunuhan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang dan pemindahan paksa serta pengusiran” terhadap penduduk sipil Timor Leste. KKP tak punya wewenang mengadili para pelaku.

Komisi Ahli PBB:

Sekteratis Jenderal PBB Kofi Annan menetapkan Komisi Ahli pada Januari 2005 untuk meninjau proses keadilan di Indonesia dan Timor Leste. Komisi ini melaporkan pada Mei 2005 bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc ‘jelas tak memadai’ dan menunjukkan ‘kurangnya penghormatan untuk/ tunduk pada standar-standar internasional yang relevan’24. Ia merekomendasikan bahwa Indonesia diberi waktu enam bulan untuk mengadili para pelaku, gagal mengadopsi resolusi PBB untuk membentuk pengadilan pidana ad hoc bagi Timor Leste di Negara ketiga.

Menanggapi laporan komisi, Sekjen berkata pada Juli 2006 bahwa ‘pembentukan ulang komponen penuntutan’ dari Unit Kejahatan Berat ‘pada kenyataannya takkan mungkin pada saat ini’ tapi ‘memulai lagi fungsi-fungsi Unit Kejahatan Berat demi melengkapi penyelidikan ratusan kejahatan berat, bukan hanya layak, tapi juga akan secara substansial mengurangi keprihatinan tentang risiko hilangnya harapan rakyat Timor Leste’. Dia kemudian merekomendasikan pembentukan ‘sebuah tim penyelidikan berpengalaman, dipimpin investigator kejahatan serius internasional, dengan sumberdaya cukup untuk memulai lagi fungsi-fungsi penyelidikan dari Unit Kejahatan Berat dan menyempurnakan penyelidikan atas kasus-kasus kejahatan serius terkenal pada 1999 dengan tepat waktu’25.

13 Laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia http://www.jsmp.minihub.org/Resources/2000/KPP%20Ham%20%28e%29.htm

14 Dokumen PBB. S/2005/458, 26 Mei 2005.

15 Sonia Picado anggota Majelis Legislatif Costa Rica dan wakil ketua Dewan Direktur Institut Hak Asasi Manusia Antar-Amerika. Judith Sefi Attah adalah Menteri Pemberdayaan Sosial dan Urusan Perempuan Nigeria dan anggota Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (kini dinamakan Sub-Komisi tentang Promosi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia) dari 1987 hingga 1997. A.M. Ahmadi mantan ketua Mahkamah Agung India. Mari Kapi Wakil Ketua kehakiman Papua New Guinea. Sabine Leutheusser – Schnarrenberger mantan Menteri Kehakiman Federal Jerman dan anggota Bundestag (Parlemen) Jerman.

16 Bagian ini mengandalkan wawancara dengan Pemantau Persidangan PBB dan Sejumlah lembaga nonpemerintah yang memantau proses persidangan.

17 D. Cohen, ‘Berniat Gagal: Persidangan Sebelum Pengadilan HAM Ad Hoc’, Seri Makalah Berkala Pusat Keadilan Transisional Internasional (ICTJ), Agustus 2003 (http://ictj.org/publication/intended-fail-trials-ad-hoc-human-rights-court-jakarta); S. Linton, ‘Membongkar Tiga Persidangan Pertama pada Pengadilan HAM Ad Hoc atas Pelanggaran HAM di Timor Leste’, Leiden Journal of International Law 17, 2004; ‘Laporan kepada Sekretaris Jenderal dari Komisi Ahli untuk Meninjau Penunutan Pelanggaran Berat HAM di Timor Leste pada 1999’, Dokumen PBB S/2005/458, 26 Mei 2005.

18 Laporan Komisi Ahli, hal 88.

19 Resolusi 1272 pada 1999.

20 PBB, Sekretaris Jenderal berkata para pejabat PBB takkan bersaksi pada Komisi Timor-Leste, 26 Juli 2007. http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm11101.doc.htm

21 Aboeprijadi Santoso, ‘Timor Leste 1999 or, how to sell lies’, Jakarta Post, 1 Mei 2007.

22 M. Hirst, Kelewat Bersahabat, Miskin Keadilan: Laporan Pemantauan Komisi Kebenaran dan Persahabatan di Indonesia dan Timor-Leste, Pusat Keadilan Transisional Internasional (ICTJ), Januari 2008.

23 Lindsay Murdoch, ‘Apology and Truth may earn amnesty’, Sydney Morning Herald, 15 Januari 2007.

24 UN News Centre, Timor-Leste: UN mandated Commission calls on Indonesia to review prosecutions, 27 Juli 2005. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=15178&Cr=timor&Cr1=

25 PBB, Laporan Sekretaris Jenderal tentang keadilan dan rekonsiliasi untuk Timor-Leste, 26 Juli 2006.

back to start of page

Apa posisi hukum terkait amnesti yang diberikan negara?

Amnesti boleh diberikan dengan bebas oleh suatu negara hanya dalam kasus bila negara itu sendiri korban dari, misalnya, perbuatan makar atau penghasutan.

Ada sejumlah kategori amnesti.

a. Ada ‘amnesti penuh’, yang sama sekali tidak sah karena ‘cakupannya luarbiasa luas’, ‘menyangkal pengadilan yang berpotensi diadili’, dan ‘membuat penuntutan yang sebenarnya mustahil untuk kejahatan yang biasanya dianggap dalam penuntutan menurut hukum internasional kebiasaan’’26.

b. Ada ‘kekebalan parsial, dilegitimasi secara internasional’. Bila amnesti tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban internasional, ‘badan pengadilan tak bisa mencakup genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan’27.

c. Ada ‘kekebalan parsial, dilegitimasi secara lokal’. Amnesti ini “lebih terbatas cakupannya’ dan ‘lebih mungkin memenuhi’ kewajiban-kewajiban internasional28.

d. Terakhir, ada ‘kekebalan Konstitusional’, yang sah. Ia membutuhkan proses pengujian imparsial dalam kejahatan paling berat yang dikecualikan dari pertimbangan-pertimbangan amnesti29.

Amnesti yang dikabulkan dalam proses sewenang-wenang, non-transparan, dan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan di atas dalam putusannya, pada giliranya hanya mengurangi rasa hormat bagi pemerintah saat itu, menggerus rasa hormat bagi aturan hukum, mendorong perbuatan balas dendam dan vigilante, dan merangsang tindakan pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Kadang pula ada pendapat bahwa amnesti dapat mengembangkan perdamaian. Misalnya, Komisi Internasional Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone menyatakan, dalam hal Perjanjian Perdamaian Lome, bahwa “amnesti yang dipertimbangkan tak bisa dianggap terlalu tinggi harganya untuk mengantarkan perdamaian bagi Sierra Leone, di bawah situasi yang berlaku pada Juli 1999. Benar bahwa Perjanjian Lome tak bisa seketika mengembalikan negara itu ke masa damai. Namun, ia menyediakan kerangka kerja bagi proses masa tenang para kombatan dan, lima tahun kemudian, mengembalikan rakyat Sierra Leone ke konteks yang dibutuhkan mereka di mana mereka tak perlu takut dari kekerasan dan kekejaman sehari-hari’30.

Tapi yang harus dipahami, amnesti ini merupakan langkah sementara. Charles Taylor (individu yang diberikan amnesti) tak menikmati amnestinya sebagai hak selamanya. Sebaliknya, negara memberikannya sebagai hak sementara, dan pemerintah berikutnya dapat mencabut haknya. Amnestinya adalah langkah menuju keadilan, bukan menghambat keadilan.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan mengabulkan amnesti pada mereka yang mengajukan amnesti, asalkan mereka mengatakan seluruh kebenaran dan amnesti yang diberikan sehubungan kejahatan politik. Tapi itu mengandung aturan jelas untuk mengabulkan amnesti. Sebuah komite Amnesti dengan staf terlatih mengawasi prosesnya, dan penyelidikan cermat dilakukan oleh investigator independen sebelum mengambil tiap keputusan.

Pihak berwenang Indonesia berharap, mereka yang dibebaskan pada pengadilan Ad Hoc di Jakarta akan mampu membantu mereka sendiri mendapatkan perlindungan yang dijamin konstitusi dalam prinsip non bis in idem, yang mencegah seseorang diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama.

Meski prinsip itu diakui luas dalam hukum hak asasi manusia internasional, ada dua pengecualian – ‘sebagai tameng’ dan ‘disebabkan proses’-nya. Yang pertama, prosesnya bertujuan melindungi terdakwa dari tanggungjawab pidana sebenarnya. Yang kedua, prosesnya tak berjalan dengan independen atau imparsial sesuai norma-norma proses peradilan.

Sebagaimana laporan independen Professor Diane Orentlicher kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang impunitas menegaskan:

Fakta bahwa seseorang pernah diadili terkait kejahatan berat menurut hukum internasional seharusnya tak menghalangi penuntutan atas perbuatan yang sama jika tujuan peradilan sebelumnya untuk melindungi orang tersebut dari pertanggungjawaban pidana, atau sebaliknya, jika pengadilan terhadap dia tak dilakukan dengan independen atau imparsial sesuai norma-norma proses peradilan yang diakui hukum internasional dan, dalam situasi saat itu, dengan cara inkonsisten dengan tujuan membawa orang tersebut ke peradilan31.

Kedua pengecualian itu berlaku untuk Pengadilan HAM Ad Hoc, artinya mereka yang dibebaskan masih bisa dibawa ke pengadilan kredibel, meski dihalang-halangi upaya otoritas Indonesia. Agak heran kemudian bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak untuk mengizinkan personilnya bersaksi sebelum Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

Amnesti dalam kasus kejahatan militer Indonesia terhadap kemanusiaan akan memperkuat politik impunitas. Sebagaimana Statuta Mahkamah Pidana Internasional menjelaskan, ‘kejahatan paling berat yang jadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan tak boleh bebas tanpa hukuman’. Ini menekankan bahwa Negara-Negara ‘bertekad untuk mengakhiri impunitas bagi para pelaku kejahatan tersebut’ dan ‘tugas setiap Negara untuk mengadakan yurisdiksi pidana terhadap mereka yang bertanggung-jawab untuk kejahatan internasional’32. Janji hukum internasional bahwa pemerintah Timor Leste tak perlu merasa menghadapi pelaku militer itu sendirian; dengan mengajukan penuntutan, hukum internasional menjamin bahwa pemerintah mendapat dukungan komunitas internasional33.

26 William W. Burke-White, ‘Reframing Impunity: Applying Liberal International Law Theory to an Analysis of Amnesty Legislation’, Harvard International Law Journal, Vol 42, No 2, Summer 2001.

27 William W. Burke-White, 2001.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sierra Leone, Saksi Kebenaran: Laporan Akhir, Vol. 3B, 2004, p 365.

31 D. Orentlicher, Studi independen tentang panduan praktis, termasuk rekomendasi, untuk membantu negara-negara dalam penguatan kapasitas domestik guna melawan segala aspek impunitas, E/CN.4/2004/88.

32 Statuta Mahkamah Pidana Internasional, Preambular Paragraphs 4-6.

33 D. Orientlicher, Menetapkan Pelaku: Tugas Menuntut Pelaku Pelanggaran dari Rezim Terdulu (1991) 100 Yale Law Journal 2537

back to start of page

Apa itu Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi?

Upaya paling rinci mengusut apa terjadi pada rakyat Timor Leste saat pendudukan terdokumentasikan lewat pekerjaan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste. Komisi ini, dikenal dengan inisial bahasa Portugis CAVR (A Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação), dibentuk sebagai otoritas hukum independen pada Juli 2001 oleh Pemerintahan Sementara PBB di Timor Leste (UNTAET). Ia memiliki mandat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusi yang dilakukan semua pihak antara April 1974 dan Desember 199934. Mandat lain, memfasilitasi keadilan dan rekonsiliasi untuk pelanggaran ringan.

Laporan resminya, berjudul Chega! (artinya ‘cukup’ dalam bahasa Portugis), ditulis staf Komisi nasional dan internasional dengan pengarahan dan pengawasan tujuh anggota Komisi CAVR Timor Leste. Laporan lengkapnya setebal lebih dari 2.500 halaman. Ringkasan Eksekutif Laporan sekitar 200 halaman.

34 Peraturan UNTAET 2001/10.

back to start of page

Berapa jumlah korban tewas di Timor Leste?

Ada aspek-aspek khusus tertentu pada Chega!, yang diuntungkan melalui taksiran berbasis hitungan ilmiah soal jumlah rakyat Timor Leste yang tewas selama pendudukan. Sudah ada sejumlah laporan pembunuhan massal dan kelaparan selama 24 tahun kekuasaan Indonesia, namun beragam pembela pendudukan mempertanyakan perkiraan hingga 200.000 rakyat Timor Leste mungkin telah tewas. Chega! menyelesaikan masalah ini dengan definitif, berkat bantuan Benetech, organisasi nirlaba berbasis di California yang memanfaatkan teknologi dalam tugas kemanusiaan. Human Rights Data Analysis Group (HRDAG) bekerja dengan CAVR untuk membangun landasan fakta yang kuat, memberikan angka yang tepat, yang paling akurat dan seilmiah mungkin. Cara kerjanya, membuat basisdata dari tiga sumber independen: pernyataan narasi, survei kematian terdahulu, dan sensus pekuburan umum35. Sumber pertama terdiri sekira 8.000 testimoni narasi tentang pola-pola pelanggaran seperti penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan dan penghancuran harta benda besar-besaran yng dilaporkan pada CAVR. Gilirannya, CAVR mengembangkan Basisdata Pelanggaran HAM, sehingga memungkinkan untuk lakukan fungsi-fungsi promosi dan sosialisasi masyarakat dalam pencarian kebenaran, penerimaan, dan rekonsiliasi. Sumber kedua, survei 1.396 rumahtangga yang dipilih acak dari sekira 180.000 rumahtangga Timor Leste. Setiap sampel rumahtangga memberi informasi tentang pola tempat tinggal mereka dan anggota dan saudara rumahtangga yang meninggal selama pendudukan. Meski survei kematian ini prosedur standar dalam statistik pemerintahan, belum ada komisi kebenaran sebelumnya yang melakukannya. Sumber ketiga, basisdata pekuburan umum, dikembangkan dengan mendatangi semua pemakaman umum dan mencatat nama, tanggal lahir dan tanggal meninggal untuk setiap kuburan yang mencantumkan informasi tersebut. Para peneliti menetapkan sekira 319.000 kuburan dalam sampel mereka, yang sekitar setengahnya tertera nama dan informasi tanggal lengkap. Sekali lagi, meski hal itu prosedur standar dalam bidang demografi sejarah, belum ada komisi kebenaran sebelumnya yang melakukannya.

Chega! secara defintif menetapkan hingga 183.000 warga sipil tewas terkait konflik selama periode 1974-1999. Ini menyimpulkan bahwa ‘batas-bawah untuk jumlah kematian terkait konflik sebesar 102.800 (+/- 12.000)', dan batas atas mungkin setinggi 183.000.

Sarah Staveteig, ahli demografi dari University of California, Berkeley, memakai metode perkiraan tak langsung demografi standar dan mendapati bahwa ‘batas atas wajar tingkat kematian selama periode itu sebesar 204.000 (± 51.000)’. Staveteig mempertimbangkan ‘kemungkinan 204.000 merupakan kisaran batas konservatif untuk angka kematian’36 selama pendudukan.

35 Laporan oleh Benetech Human Rights Data Analysis Group kepada CAVR, The Profile of Human Rights Violations in Timor-Leste, 1974-1999, R. Silva dan P. Ball, 9 Februari 2006.

36 Sarah Staveteig, ‘Berapa banyak Penduduk Timor Leste yang 'Hilang' Selama Pendudukan Indonesia?: Hitungan dari Taksiran Tak Langsung’, Interim Report IR-07-003. International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria.

back to start of page

Apa bukti kekerasan seksual yang dijelaskan Chega?

Chega! menemukan bukti meluas soal kekerasan seksual, terutama bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengerikan. Meski ada budaya tabu mengakui pelanggaran tersebut, ratusan testimoni diterima langsung oleh CAVR, yang mendapati pemerkosaan, penyiksaan seksual dan tindak kekerasan seksual terjadi meluas dan sistematis. Lebih lanjut, ‘praktek-praktek terlembaga dan kebijakan formal maupun informal’ dari otoritas Indonesia mendukung tindakan tersebut.

Bukti menunjukkan ‘pelanggaran-pelanggaran itu umumnya dilakukan jajaran luas institusi militer’ dan ‘para komandan militer dan pejabat sipil tahu para tentara di bawah kesatuan mereka memakai sarana dan perlengkapan militer untuk keperluan memperkosa dan menyiksa perempuan; mereka juga tak mengambil langkah-langkah untuk mencegah perbuatan tersebut atau menghukum mereka yang terlibat’. Faktanya, para komandan dan pejabat Indonesia dalam beberapa kasus juga sebagai pelaku kekerasan seksual’37.

Perbudakan seksual terjadi begitu lazim; perempuan Timor Leste diperbudak secara seksual “tanpa khawatir dituntut, di dalam sarana militer, di kantor-kantor dan di rumah-rumah tempat tinggal perempuan yang jadi target’38. Ini terjadi dengan “sepengetahuan dan keterlibatan anggota tentara, polisi, pejabat tinggi pemerintahan sipil dan pegawai peradilan Indonesia’39.

Para korban kekerasan seksual bukan hanya perempuan Timor Leste; lelaki juga diperkosa. Pemerkosaan terhadap lelaki biasanya dilakukan dalam konteks penyiksaan.

Contoh-contoh lain kekerasan seksual yang sering dilaporkan terjadi di dalam kompleks militer Indonesia termasuk:

  • perusakan organ seksual perempuan, termasuk memasukkan baterai ke dalam vagina dan menyundut puting susu serta organ kelamin dengan rokok
  • menyetrum organ kelamin, payudara, dan mulut
  • pemerkosaan berkelompok oleh para tentara
  • memaksa tahanan melakukan kegiatan seksual dengan sesama tahanan, sambil disaksikan dan dilecehkan para tentara
  • pemerkosaan tahanan setelah masa penyiksaan seksual yang lama.
  • pemerkosaan perempuan sambil tangan dan kakinya dibelenggu dan matanya ditutup. Pada sebagian kasus, perempuan dalam situasi seperti itu diperkosa hingga pingsan
  • pencabutan paksa rambut kemaluan disaksikan para tentara pria
  • pemerkosaan perempuan hamil. Komisi berkali-kali menerima bukti tentang perbuatan ini, termasuk satu kesaksian perempuan yang diperkosa sehari sebelum melahirkan
  • memaksa korban untuk telanjang, atau disiksa secara seksual di depan orang-orang tak dikenal, di hadapan teman dan anggota keluarga. Setidaknya pada satu kasus, seorang perempuan diperkosa di depan ibunya sendiri dan kemudian dibunuh. Yang lebih umum, para korban diperkosa dan disiksa di depan anak-anaknya
  • perempuan diperkosa di depan sesama tahanan, bertujuan meneror korban itu sendiri maupun para tahanan lain.
  • menempatkan perempuan di dalam tangki air berlama-lama, termasuk membenamkan kepalanya, sebelum diperkosa
  • menggunakan ular dalam penyiksaan seksual untuk menimbulkan rasa takut
  • ancaman terhadap perempuan bahwa anak mereka akan dibunuh atau disiksa jika mereka menolak diperkosa atau melaporkan pemerkosaan yang dialaminya
  • pemerkosaan bergiliran oleh banyak anggota militer (tak dikenal). Pada sejumlah kasus, para perempuan mengakui tak dapat menghitung berapa orang yang memperkosa mereka. Komisi menerima testimoni, sejumlah korban diperkosa sejumlah anggota militer tiap hari selama berbulan-bulan dalam penahanan
  • seks mulut secara paksa
  • kencing ke dalam mulut korban
  • pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan yang sudah menikah, yang belum menikah, dan remaja yang menurut hukum masih anak-anak
  • membuat dan menyimpan daftar perempuan setempat yang dipaksa secara rutin datang ke pos atau markas militer untuk diperkosa oleh para tentara. Daftar-daftar ini beredar di antara kesatuan-kesatuan tentara. Dalam beberapa kasus, para perempuan diperintahkan datang ke pos militer tiap pagi untuk diperkosa para tentara Indonesia.

37 Ringkasan Eksekutif Chega! p 118.

38 Ringkasan Eksekutif Chega! p 121.

39 Ringkasan Eksekutif Chega! p 122.

back to start of page

Apa bukti penyiksaan yang dijelaskan Chega?

Kejahatan penyiksaan dilarang oleh pasukan Sekutu yang menduduki Jerman setelah Perang Dunia II40
. Penyiksaan dilarang dalam sejumlah konvensi termasuk Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Anti-Penyiksaan yang diratifikasi Indonesia pada 1998. Penyiksaan juga dilarang dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan yang menyertainya. Larangan terhadap penyiksaan secara tegas ditetapkan sebagai norma kebiasaan dalam hukum internasional. Definisi yang termaktub dalam Konvensi Anti-Penyiksaan (1984) menyatakan bahwa rasa sakit atau penderitaan yang hebat untuk tujuan memperoleh keterangan atau pengakuan ‘yang ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik, atau orang lain yang bertindak dalam jabatan resmi’. Hukum mengakui bahwa perkosaan merupakan bentuk penyiksaan41
.

Dari invasi 1975 hingga akhir pendudukan pada 1999, militer Indonesia terlibat penyiksaan meluas dan sistematis terhadap rakyat Timor Leste. Larangan terhadap penyiksaan dalam kasus ini terbilang jus cogens, karena prosedur perlindungan Pasal 43 dari Konvensi Jenewa IV (1949) soal penawanan penduduk sipil secara sistematis diabaikan42
.

Tindak penyiksaan yang paling sering terjadi termasuk:

  • Memukul dengan bogem mentah atau dengan tongkat kayu, dahan pohon, besi batangan, popor senapan, rantai, martil, ikat pinggang, kabel listrik
  • Menendang, biasanya memakai sepatu bot militer atau polisi, termasuk sekitar kepala dan muka
  • Menonjok dan menampar
  • Mencambuk
  • Memotong dengan pisau
  • Mengiris dengan silet
  • Meletakkan jari kaki seseorang di bawah kaki kursi atau meja lalu satu atau lebih orang duduk di atasnya
  • Membakar bagian tubuh korban dengan puntung api rokok atau dengan korek gas, termasuk alat kelamin korban
  • Menyetrum bagian-bagian tubuh korban, termasuk organ kelamin si korban
  • Mengikat erat tangan dan kaki seseorang atau mengikat korban dan menggantungnya di sebuah pohon atau atap
  • Menggunakan air dengan berbagai cara, termasuk menenggelamkan kepala seseorang di dalam air; merendam korban di dalam bak air dalam tempo lama, kadang hingga tiga hari; membasahi dan melicinkan kulit korban dalam air sebelum memukulinya; memasukkan korban dalam drum berisi air dan menggelindingkannya; mengguyur korban dengan air yang sangat panas atau sangat dingin; mengguyur korban dengan air yang sangat kotor atau air comberan
  • Pelecehan seksual, penyiksaan dan perlakuan buruk dalam bentuk seksual atau pemerkosaan dalam penahanan. Para perempuan jadi korban utama dalam bentuk penyiksaan ini
  • Memotong telinga korban untuk menandai korban
  • Mengikat korban di belakang mobil dan memaksanya berlari atau terseret di tanah
  • Meletakkan biawak (lafaek rai maran) dengan gigi dan cakar yang tajam bersama korban dalam tangki air dan membiarkan biawak itu menggigit organ lembek tubuh korban termasuk kelamin korban
  • Mencabut kuku jari tangan dan kaki menggunakan tang
  • Melindas korban dengan sepedamotor
  • Memaksa korban minum air kencing seorang tentara atau memakan sesuatu yang bukan untuk dimakan seperti kadal kecil yang hidup atau sepasang kaos kaki
  • Membiarkan korban terpapar terik mentari dalam tempo lama
  • Mempermalukan para tahanan di depan lingkungannya, sebagai contoh, memaksa mereka berdiri atau berjalan keliling kota dalam keadaan telanjang
  • Mengancam mati korban atau keluarga korban atau melukai seorang anggota keluarga korban di depan si korban.

Segudang tindak penyiksaan militer Indonesia ini didukung atau diampuni petinggi otoritas Indonesia.

40 Lihat UU No. 10 Dewan Kontrol Tentara Sekutu, yang memungkinkan penuntutan domestik atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap perdamaian.

41 Tribunal Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia, 10 Desember 1998 (Furundzija).

42 Tribunal Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia, 16 November 1998 (Celebici) dan 26 Februari 2001 (Kordic).

back to start of page

Apa bukti perbudakan yang didokumentasikan Chega?

Larangan terhadap kejahatan perbudakan termuat dalam Konvensi Perbudakan 1926, Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan 1956, yurisprudensi Tribunal Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia43, dan Pasal 7(2) Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Perbudakan juga dilarang dalam Konvensi Jenewa III (1949), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Kerja Paksa 1930.

Perbudakan didefinisikan sebagai ‘penggunaan kekuasaan-kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan’ atas seseorang atau lebih. Ini termasuk ‘perdagangan budak’ yakni perlakuan manusia sebagai barang dagangan, dan tindakan seperti “mengontrol pergerakan seseorang, mengendalikan lingkungan fisik, kontrol psikologis, mencegah atau menghalangi seseorang melarikan diri, tindak kekerasan, ancaman kekerasan atau paksaan, pengurungan, menegaskan kepemilikan, tunduk pada perlakuan kejam dan penyiksaan, kontrol seksual dan kerja paksa’44.

Para tentara Indonesia terbukti telah melakukan sejumlah tindak perbudakan, termasuk terhadap anak-anak. Anak-anak ini disuruh kerja paksa tanpa terima upah. Dalam beberapa kasus, para tentara memperlakukan anak-anak ini seakan punya hak kepemilikan atas mereka, memberikan mereka pada tentara lain setelah giliran tugasnya berakhir. Perlakuan ini merupakan pelanggaran berat dari Konvensi Jenewa IV, Pasal 147 (dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau luka serius pada badan atau kesehatan). Ia juga pelanggaran berat atas Pasal 51 Konvensi Jenewa IV, yang menetapkan Kekuasaan Pendudukan wajib membayar upah wajar dan menjamin pekerjaan itu ‘sebanding dengan kapasitas fisik dan intelektual mereka’. Perekrutan anak-anak oleh anggota tentara diketahui atasan kesatuan militer mereka.

Pihak berwenang Indonesia terbukti melakukan bermacam tindak perbudakan, seperti:

  • Pria Timor Leste dipukul dengan kejam dan kemudian dipaksa menanam kebun sayur-sayuran dan membangun rumah bagi anggota pasukan keamanan Indonesia.
  • Ribuan anak muda disuruh kerja paksa pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Mereka biasanya dipaksa membangun jalan raya dan rumah-rumah atau merawat kebun.
  • Perempuan dijadikana subyek pemerkosaan dan “kawin paksa” oleh sejumlah tentara Indonesia.
  • Pria di atas 15 tahun sering dipaksa tugas jaga malam, dan jika gagal, mereka akan dihukum, misalnya, disuruh berjalan di atas debu panas dan berbaring di air comberan selama berjam-jam.
  • Para pria juga dipaksa membangun gedung publik tanpa diupah, termasuk balai pengobatan dan kompleks perumahan bagi Komando Rayon Militer dan pejabat pemerintah.
  • Sesudah Pembantaian Santa Cruz pada 1991, beberapa pria ditangkap, ditahan selama empat bulan, lantas dipaksa kerja beberapa jam tanpa dibayar, siang hari merawat kebun untuk para tentara dan tugas jaga saat malam. Mereka bekerja di lahan pertanian selama 12 jam antara pukul 06:00 hingga pukul 18:00, dengan istirahat singkat saat sarapan dan 15 menit untuk makan siang. Mereka dipukul jika terlambat. Pada pukul 18:00, mereka mandi, makan dan istirahat serta, pada pukul 21:00, mereka giliran tugas jaga malam hingga pukul 06:00.
  • Pada 1999, ratusan pria dipaksa kerja paksa, misalnya mencuci, memotong rumput, memperbaiki pipa, mencari kayu bakar atau menjaga pos milisi.

43 Tribunal Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia, 22 Februari 2001 (Kunarac) dan 15 Maret 2002 (Krnojelac).

44 Tribunal Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia, 12 Juni 2002 (Kunarac).

back to start of page

Apa bukti deportasi atau pengusiran paksa yang dijelaskan Chega?

Deportasi atau pengusiran paksa merupakan pemindahan paksa dan melanggar hukum terhadap orang-orang dari suatu daerah di mana mereka menetap dengan sah. Saat pemindahan ini menyeberang ke perbatasan internasonal, ia dikenal sebagai deportasi. Saat terjadi di dalam perbatasan internasiona, ia dikenal sebagai pengusiran paksa. Kedua bentuk pemindahan ini melanggar Pasal 7 dari Statuta Mahkamah Pidana Internasional, sejumlah instrumen hak asasi manusia, dan yurisprudensi Tribunal Internasional untuk bekas negara Yugoslavia.

Paksaan tak harus berbentuk paksaan fisik; ia juga termasuk ancaman kekerasan atau pemaksaan, tekanan psikologis, atau cara-cara lain yang berujung pemindahan paksa45. Unsur ‘melanggar hukum’ dari kejahatan terhadap kemanusiaan ini tak bisa dielakkan pemerintah yang sewenang-wenang memberlakukan undang-undang yang menyatakan pemindahan itu legal.

Pasukan keamanan Indonesia terbukti berulangkali melakukan pemindahan terhadap penduduk Timor Leste, seringkali dalam jumlah besar-besaran, antara 1975 dan 1999. Kejahatan ini terjadi amat luas di mana 55,5 % rumahtangga melaporkan pernah sekali atau lebih dipaksa pindah46. Sebagian besar individu Timor Leste yang kini hidup setidaknya sekali mengalami periode pemindahan. Banyak yang mengalami beberapa kali pengusiran. Militer Indonesia memaksa puluhan ribu orang ke kamp pengungsi pada 1970-an dan awal 1980-an. Di sana mereka mengalami segudang kejahatan kemanusiaan, termasuk pemenjaraan yang melanggar hukum, penyiksaan, pembunuhan, kekerasan seksual dan perbudakan. Mereka yang ditelantarkan ini berlangsung meluas dan sistematis, bertujuan sebagai senjata perang. Lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dilarang memasuki Timor Leste hingga ada ‘bencana kelaparan dalam jumlah besar’.

Menjelang, selama dan sesudah pemungutan suara pada 1999, pasukan keamanan Indonesia melakukan kampanye terencana untuk pembersihan etnis besar-besaran, pemindahan paksa sekitar 250.000 orang ke Timor Barat setelah referendum. KPP-HAM Indonesia pun menyimpulkan bahwa otoritas Indonesia terlibat ‘kejahatan yurisdiksi universal termasuk pembunuhan massal dan sistematis; bumi-hangus, perbudakan, deportasi dan pengusiran paksa dan perbuatan tak manusiawi lain terhadap penduduk sipil’.

45 Pasal 7(1)(d) Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

46 Ringkasan Eksekutif Chega! p 44.

back to start of page

Apa bukti pemenjaraan (Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang) yang dijelaskan Chega?

Pemenjaraan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sewenang-wenang. Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang memerinci tiga kategori yang merangkum kejahatan itu:

  1. Perampasan kemerdekaan tanpa dasar hukum;
  2. Perampasan kemerdekaan sebagai akibat pelaksanaan hak dan kebebasan tertentu (misalnya tahanan politik); dan
  3. Perampasan kemerdekaan karena pelanggaran norma-norma hak asasi manusia terkait hak mendapatkan peradilan yang adil47.

Di Timor Leste, pasukan keamanan Indonesia terbukti “melakukan, mendukung dan mengampuni penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang terjadi meluas dan sistematis’. Puluhan ribu rakyat Timor Leste ditahan sewenang-wenang selama pendudukan. Otoritas Indonesia menangkap penduduk di tiap distrik, sementara jumlah penahanan tertinggi terjadi di ibukota Dili, yang memiliki penjara negara terbesar dan pusat interogasi utama.

Penangkapan dan penahanan digunakan untuk menghancurkan Perlawanan, seperti:

  • Tetap membiarkan para anggota Perlawanan di tahanan dan mereka dicegah melanjutkan kegiatan mereka atau berkomunikasi dengan rekan mereka.
  • Intelijen dan dan personil militer lain menginterogasi para tahanan untuk memperoleh informasi tentang struktur dan strategi Perlawanan, atau keberadaan anggota khusus Perlawanan.
  • Penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran lain biasanya terjadi selama periode penahanan yang menghukum anggota sebenarnya atau diduga anggota kelompok Perlawanan, sebagai peringatan dan konsekuensi bagi yang lain bila mengikuti jalan mereka.
  • Aparat keamanan beserta intelijen menahan anggota dan teman keluarga tertuduh anggota Perlawanan untuk mengetahui seputar si tertuduh, serta dipakai juga untuk menghukum anggota dan teman keluarga di tempat si tertuduh anggota Perlawanan.
  • Para korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang didominasi pria usia militer (20-39 tahun) baik mereka yang dicurigai atau anggota sebenarnya kelompok yang menentang pendudukan.
  • Pasukan keamanan Indonesia dan para pendukungnya juga menargetkan anggota keluarga, termasuk istri, orangtua dan anak-anak, dari mereka yang dicurigai anggota tentara Perlawanan, jaringan bawah tanah atau kelompok pro-kemerdekaan lain. Penangkapan ini dilakukan atas nama keamanan nasional dan membersihkan Timor Leste dari ‘Gerombolan Pengacau Keamanan’ (GPK).

Praktik terlembagakan pasukan keamanan Indonesia menangkap sewenang-wenang mereka yang dituduh itu tanpa mempertimbangkan proses hukum.

  • Mereka yang ditangkap tak dibacakan hak-haknya atau dijelaskan tuduhannya.
  • Kekuatan berlebihan biasa dikerahkan untuk menangkap mereka.
  • Para tahanan biasanya sangat kurang dan tak memadai diberi makan dan air bersih selama beberapa hari pada saat bersamaan, atau memberi makanan tak laik makan.
  • Para tahanan sering meninggal karena kelaparan dan sakit di sejumlah lokasi penahanan.
  • Para tahanan biasanya ditahan di pusat-pusat penahahan rahasia yang jauh dari keluarga dan teman mereka. Dalam banyak kasus, keluarga tak tahu apa yang terjadi pada saudaranya yang ditangkap, dan jika mereka menemukannya, mereka dilarang berkomunikasi lewat surat maupun dilarang berkunjung.
  • Para tahanan rutin dipindah di antara pusat-pusat penahanan, terkadang di antara sejumlah tempat bersamaan pada malam hari.

Sejumlah contoh lain tentang kondisi rutin para tahanan:

  • Menyediakan makanan tapi dibikin tak laik makan, contohnya menjatuhkan makanan ke lantai, mencampurnya dengan pecahan kaca atau benda tajam lain atau dengan kotoran kucing, atau memberi makanan gosong atau basi.
  • Melucuti semua pakaian korban hingga telanjang atau hanya pakai celana dalam. Kadang itu dilakukan sebelum interogasi tapi, di sejumlah tempat, hal itu praktek umum yang memang bertujuan untuk dibikin kondisi seperti itu.
  • Mengurung para tahanan dalam sel isolasi, kadang hingga setahun.
  • Mengurung para korban dalam sel yang dikenal “sel gelap”. Tiada cahaya yang masuk dan ventilasinya sangat buruk. Semua pusat penahanan, termasuk penjara-penjara, kantor-kantor polisi dan komando-komando militer, memiliki sel gelap.
  • Kondisi sanitasi sangat buruk, termasuk tak menyediakan toilet hingga para tahanan duduk di atas kotorannya sendiri atau kotoran orang lain, atau hanya menyediakan toilet kecil bagi sekelompok besar tahanan.
  • Membatasi akses untuk berbagai aktivitas selama ditahan. Izin olahraga, membaca buku dan koran serta aktivitas santai lain biasa ditolak. Namun, para tahanan dipaksa melakukan sebagian aktivitas, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia atau memberi hormat pada bendera Indonesia.
  • Mencegah akses bantuan atau perwakilan hukum hingga 1990-an, dan bahkan sejak 1990-an pun izin akses terbatas.

47 Laporan Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Sewenang-wenang, UN Doc. E/CN.4/1998/44 para 8.

back to start of page

Apa bukti pembunuhan dan penghilangan paksa yang dijelaskan Chega?

Pembunuhan ialah bentuk tindakan yang menyebabkan kematian secara sengaja dan melanggar hukum terhadap manusia. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemusnahan – juga kejahatan terhadap kemanusiaan – terkait erat. Artinya, upaya menyebabkan kematian dalam konteks pembunuhan massal. Pemusnahan termasuk cara tak langsung dari perbuatan membunuh.

Korban meninggal di Timor Leste telah dibahas sebelumnya, dan takkan diulangi di bagian ini.

Penghilangan paksa adalah ‘penangkapan, penahanan atau penculikan yang dilakukan oleh, atau dengan mendapatkan kewenangan, dukungan atau persetujuan, Negara atau organisasi politik, diikuti dengan penyangkalan pengetahuan adanya tindak perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib atau keberadaan orang yang hilang, bertujuan meniadakan perlindungan hukum untuk jangka waktu yang sangat lama’48. Pokok dari kejahatan kemanusiaan ini, kolega atau keluarga tak tahu secara langsung apakah korban bersangkutan masih hidup atau meninggal. Penghilangan paksa dilarang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Deklarasi PBB 1992 tentag Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.

Para anggota pasukan keamanan Indonesia dan pendukungnya terbukti melakukan dan mengampuni eksekusi mati di luar hukum dan penghilangan paksa secara meluas dan sistematis. Pembunuhan dan penghilangan paksa yang melawan hukum ini terjadi di semua 13 distrik, dengan jumlah tertinggi tercatat di distrik bagian timur. Para korban didominasi lelaki usia militer baik mereka yang diduga atau anggota sebenarnya dari kelompok perlawanan pendudukan. Umumnya, perempuan dan anak-anak dibunuh sewaktu pembantaian saat serangan dan penembakan brutal yang menyebabkan sejumlah besar korban tewas. Aparat keamanan Indonesia dan para pendukungnya menggunakan penghilangan paksa sebagai strategi mengawasi kegiatan kontra-pemberontakan, terutama di wilayah tengah dan timur. Strategi ini sangat efektik dalam menanamkan ketakutan pada masyarakat umum, mengganggu kehidupan keluarga korban. Selama pendudukan, militer Indonesia melakukan pembunuhan, pemusnahan, dan penghilangan paksa guna menghukum masyarakat secara kolektif.

Berikut metode-metode dan situasi kekejaman itu:

  • Penembakan brutal terhadap kelompok warga sipil tak bersenjata
  • Memisahkan kelompok warga sipil tak bersenjata berdasarkan jender, kemudian menembak dengan membabi-buta terhadap kaum lelaki
  • Memerintahkan para korban untuk menggali lubang kuburan mereka sendiri sebelum dibunuh
  • Memerintahkan para korban dalam formasi berbaris sebelum ditembak baris per baris
  • Pembunuhan terhadap individu tak bersenjata dengan ditembak jarak dekat
  • Membuang mayat-mayat di lubang-lubang kuburan secara kilat dan rahasia tanpa usaha apapun untuk mengidentifikasi korban dan sanak keluarganya, membuang ke dalam sumur, danau atau laut
  • Melemparkan granat pada sekelompok warga sipil tak bersenjata
  • Kematian saat penahanan akibat dipukul dan disiksa
  • Pembunuhan langsung setelah penangkapan dalam operasi militer
  • Pemenggalan kepala di depan umum
  • Ditontonkan korban di depan umum atau aksi-aksi nyata kanibalisme
  • Pemotongan bagian tubuh tertentu di depan umum
  • Memamerkan kepala, atau tungkai kaki atau bagian-bagian tubuh di depan umum
  • Memaksa warga sipil membunuh warga sipil lain di bawah ancaman
  • Diikat ke kendaraan kemudian diseret hingga mati
  • Dijadikan persembahan korban
  • Diikat pada tiang salib sebelum dibunuh
  • Dilempar ke jurang, kadang setelah dilukai
  • Menguburkan hidup-hidup korban yang terluka
  • Pembunuhan di depan umum di mana pasangan suami istri ditelanjangi, dipukul tengkuknya hingga mereka terjerembab ke kuburan yang disiapkan lebih dulu.
  • Pemukulan mematikan di depan umum
  • Memparadekan mayat
  • Serangan mematikan dengan menggunakan senjata tradisional, seperti parang, tombak dan pisau
  • Kematian karena penyiksaan
  • Penculikan diikuti penghilangan, pada sejumlah kasus mata korban ditutup dan diikat
  • Pembunuhan yang sudah ditargetkan oleh milisi berdasarkan daftar yang dibuat anggota militer
  • Pembunuhan terhadap para tahanan di pusat penahanan, dan di tempat terpencil di pedalaman, termasuk di danau dan dari jembatan kampung
  • Mempertontonkan daun telinga dan alat kelamin orang yang hilang kepada para anggota keluarga
  • Pemerkosaan sebelum pembunuhan terhadap korban perempuan.

Pada 1999, militer Indonesia melancarkan kampanye kekerasan secara gencar dan terencana guna mengintimidasi gerakan pro-kemerdekaan dan bertujuan hasil Konsultasi Rakyat, yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, memilih pro-Indonesia. Basis-basis militer terang-terangan dipakai sebagai markas besar milisi, dan peralatan militer, termasuk senjata api, didistribusikan ke kelompok-kelompok milisi. Beberapa personil militer Indonesia juga menjadi komandan atau anggota milisi. Petugas intelijen militer Indonesia memberikan daftar nama-nama orang yang dijadikan target, dan merencanakan serangan. Pemerintahan sipil terang-terangan menyedikan dana negara bagi kelompok milisi dan terlibat dalam pawai kekerasan dan kegiatan lain milisi.

KPP-HAM Indonesia juga menyimpulkan militer, polisi Indonesia, dan milisi saling berkoordinasi. Laporannya menyatakan ada “hubungan dan jalinan erat antara militer, polisi, birokrasi pemerintahan Indonesia dan milisi’ serta ada bukti “kejahatan yurisdiksi universal termasuk pembunuhan massal dan sistematis; bumi-hangus, perbudakan, deportasi dan pengusiran paksa serta perbuatan tak manusiawi lain terhadap penduduk sipil’.

Kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam kasus pembunuhan dan penghilangan paksa, dikoordinasikan oleh otoritas Indonesia pada tingkat atas. Perlakuan korban begitu persis: sebagian besar korban yang ditahan di pusat-pusat penahanan spesifik diambil ke tempat eksekusi spesifik untuk dibunuh oleh militer atau kesatuan pendukung spesifik. Tahanan yang akhirnya dieksekusi akan dipindahkan dari satu tempat tahanan ke tempat lain, seringkali berbeda distrik, sebelum kemudian dibunuh, sebuah indikasi adanya koordinasi menyeluruh. Jajaran luas institusi yang terlibat dalam eksekusi mati dan penghilangan paksa para tahanan, termasuk kesatuan-kesatuan dalam struktur teritorial, dari Korem ke Koramil, batalyon tempur dan Resimen Tim Pertempuran yang memerintahkan mereka, Hansip, tim paramiliter seperti Team Nuklir dan Tonsus, serta pemerintahan sipil. Pembunuhan diketahui luas oleh para tahanan maupun penduduk umum serta dirasakan keduanya untuk menciptakan kampanye terencana.

Bahasa yang dipakai para pelaku di berbagai distrik terhadap mereka yang jadi korban penghilangan paksa seringnya sama persis, di mana para tahanan yang diambil untuk dieksekusi itu dinyatakan ‘pergi mandi’ atau ‘disekolahkan’. Sifat nyata sistematis eksekusi itu terlihat dari keterangan panglima tentara nasional Indonesia, dari skalanya dan juga dari bukti terdokumentasi bahwa kepala desa dan petugas pertahanan sipil diperintahkan menyusun daftar orang-orang yang pernah aktif dalam Perlawanan pada masa lalu, yang membentuk pijakan bagi pelanggaran lebih lanjut.

Operasi militer memobilisasi jajaran luas institusi aparat keamanan dan pemerintahan sipil, termasuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus), semua tingkatan struktur teritorial, batalyon tempur, pasukan pertahanan sipil, tim paramiliter, warga sipil, polisi militer dan pejabat pemerintahan lokal.

Banyaknya jumlah pembunuhan dan penghilangan paksa, menunjukkan bukti bahwa sebagian besar berlangsung selama operasi terkoordinasi di seluruh wilayah, dan upaya-upaya nonpemerintah dalam negeri dan internasional serta upaya dalam negeri melaporkan otoritas militer dan pemerintahan sipil di Jakarta bahwa kekejaman itu terjadi berlawanan dari kemungkinan bahwa jajaran tertinggi militer, polisi dan pemerintahan sipil Indonesia tak mengetahui apa yang sedang terjadi.

Kegagalan sistematis kepemimpinan sipil dan militer Indonesia untuk mencegah dan menghentikan tindakan tersebut, yang seharusnya mereka ketahui dan menghukum para pelaku langsung kejahatan itu, merupakan bukti keterlibatan.

48 Pasal 7(2)(i) Statuta Mahkamah Pidana Internasional.

back to start of page

Apa saja hambatan yang dihadapi dari pembentukan pengadilan sebelumnya?

Pengadilan-pengadilan sebelumnya kemungkinan dihentikan sejak awal dan hal itu kemudian terjadi.

Tribunal Pidana Internasional untuk bekas negara Yugoslavia (ICTY) adalah eksamen yang baik.

  • Profesor Hukum dari Universitas New York, Theodor Meron, pernah menulis pada Foreign Affairs magazine (Musim Panas 1993) bahwa tribunal Yugoslavia “takkan begitu efektif”. Kurang dari satu dekade kemudian, dia menduduki presiden pengadilan tersebut.
  • Sekretaris Jenderal PBB mengindentifikasi seorang jaksa penuntut, yang kemudian secara resmi diangkat hanya untuk mengundurkan diri sebelum benar-benar memulai pekerjaannya.
  • Sejumlah negara (misalnya Brazil dan China) menantang hak Dewan Keamanan untuk membentuk ICTY.
  • Saat ICTY dimulai dan berjalan, ia tak punya para terdakwa berpangkat tinggi di tahanan. Tak ada kerjasama dari pemerintah di negara tersebut. Ia menerima bantuan kecil dari pasukan pembantu perdamaian yang dipimpin NATO, yang mengendalikan situasi di lapangan.
  • Seorang tersangka, Dusko Tadic, ditangkap di Munich, dan penuntutannya dimulai sebelum pengadilan nasional Jerman. Jaksa ICTY putus asa agar kasusnya dituntut, sehinga dia minta ‘keistimewaan’ pada pengadilan Jerman dan mendesak penuntutan Jerman terhadap Tadic tetap dalam koridor mendukung ICTY.
  • Dusko Tadic ialah pribadi tak signifikan, tapi ini memang karena ICTY tak punya para tahanan berpangkat tinggi untuk dituntut. Pengadilan Tadic berjalan setahun. Beberapa tahun kemudian, beban kasus ICTY begitu berat sehingga Jaksa berusaha merujuk kasusnya ke yurisdiksi nasional ketimbang memilih ditangani ICTY!

Tribunal Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) juga pada awalnya berjalan sangat sulit.

  • Resolusi Dewan Keamanan mengenai Rwanda tak menyebut pembentukan sebuah pengadilan internasional. Ini karena beberapa negara ingin cara berbiaya lebih murah menuntut para tersangka.
  • China, yang menerima ICTY setengah tahun sebelumnya, mendukung usulan ICTR. Perang Yugoslavia memiliki dimensi internasional yang jelas, sebaliknya genosida rakyat Rwanda merupakan masalah yang sangat internal, dan China terhambat tentang preseden melanggar kedaulatan negara. Namun, China memilih abstain saat pemungutan suara Dewan Keamanan ketimbang mengajukan hak veto.
  • Kesulitan sebenarnya datang dari rezim baru Rwanda sendiri. Seperti yang terjadi, Rwanda menjalani hukuman dua tahun sebagai anggota terpilih Dewan Keamanan. Hanya anggota Dewan Keamanan yang punya hak pilih terhadap resolusi yang membentuk ICTR. (Ia menentang larangan hukuman mati, pembatasan yurisdiksi sementara untuk tahun kalender 1994, kurangnya jaksa penuntut independen dan sidang banding, serta banyak lagi).
  • ICTR terhambat kesulitan administratif dan bahkan korupsi. Pada satu kejadian, PBB harus turun tangan, memecat dua pejabat paling senior di Tribunal, Panitera dan Wakil Jaksa Penuntut.
  • Ada juga beberapa masalah dengan para pembela yang berbuat tercela; mereka mengambil dana bantuan hukum dari Tribunal tapi kemudian terbelah kepentingan dengan klien mereka.
  • Hubungan dengan Rwanda seringkali buruk. Pada satu ketika Rwanda mengancam akan menutup semua akses para petugas ICTR ke wilayahnya, sebuah langkah efektif yang akan membekukan kemampuan lembaga itu bekerja.
  • ICTR benar-benar terhalang dari isolasi Arusha, yang menghambat kemampuan menggamit para hakim tinggi, staf jaksa dan pembela.

Kendati begitu, ICTR melakukan apa yang memang jadi tugasnya, menuntut banyak pemimpin genosida 1994. Bahkan beberapa yurisprudensi dibuat melalui Pengadilan Tinggi Australia, Mahkamah Agung Kanada, dan pengadilan di AS dan Swiss.

Pengadilan khusus untuk Sierra Leone (SCSL) punya masalah serius dengan pembiayaan karena uang itu semestinya dari sumbangan sukarela Negara-Negara, bukan dari kas umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tak sampai akhir 2001, sudah cukup janji yang diterima dan dana yang disimpan untuk PBB memulai pembentukan Pengadilan.

SCSL tak bergantung pada resolusi Dewan Keamanan berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Sebaliknya, ia bersandar dari sebuah kesepakatan PBB dan Pemerintah Sierra Leone. Kesepakatan ini, pada dasarnya, perjanjian internasional yang mengikat antara PBB dan pemerintah Sierra Leone.

Ambisi SCSL selalu jauh lebih sederhana ketimbang ICTY dan ICTR. Pengadilan rampung selama tiga tahun, dan pengajuan banding segera setelahnya. Anggaran diambil dari tribunal lain. Namun versi ramping tribunal internasional ini juga mendapatkan banyak manfaat dari pengalaman di Den Haag dan Arusha, termasuk staf yang sudah banyak bekerja untuk tribunal lain.

Mungkin terdakwa terpenting yang tak diadili, yakni pemimpin pemberonyak Foday Sankoh, yang meninggal dalam tahanan pada Agustus 2003, dan Presiden Liberia Charles Taylor yang lolos hukuman saat dia memperoleh suaka di Nigeria, meski situasi ini sudah banyak berubah. Namun anggota kabinet pemerintahan senior ditangkap, sebagaimana para pemimpin lain dari berbagai kelompok yang bertikai.

SCSL merupakan tribunal internasional yang khas, dengan karakteristik serupa organisasi internasional klasik: kepribadian hukum; kapasitas untuk mendaulat perjanjian dengan pihak internasional lain yang diatur hukum internasional; hak istimewa dan kekebalan; dan hak otonom dari anggotanya. Aturan prosedur dan bukti (RPE) SCSL sangat efesien, sesuai dengan model ‘ramping’ dan diuntungkan dari pengalaman ICTY dan ICTR.

Namun, berbeda dengan ICTY dan ICTR, SCSL tak bisa mengeluarkan perintah mengikat pada Negara-Negara yang bukan pihak perjanjian pembentukan SCSL. Ia hanya punya keutamaan yurisdiksi nasional Sierra Leone, bukan pada setiap negara anggota PBB. Kendati begitu, perbedaan ini lebih pada teoritis ketimbang kenyataan di lapangan, karena ICTY dan ICTR tak punya saran penegakan hukum; saat mengajukan permohonan ke Dewan Keamanan untuk segera melaksanakan perintah, Dewan tak pernah menanggapi setiap permintaan khusus dari Tribunal. Negara-negara harus memenuhi perintah ICTY dan ICTR tapi, saat Negara menentangnya, tribunal takkan bisa berbuat apa-apa kecuali Dewan Keamanan mengambil tindakan.

back to start of page

Apa saja sumber hukum yang dimiliki tribunal sebelumnya?

Ketiga tribunal internasional lahir dari perjanjian utama hukum internasional modern, yakni Piagam PBB. Pasal 103 Piagam menetapkan supremasi hukum Piagam atas ketiga perjanjian itu.

Tribunal juga terbuka luas untuk merujuk ke berbagai sumber perjanjian. Mereka dapat menerapkan setiap perjanjian yang (i) tak diragukan lagi mengikat negara-negara pihak yang dinyatakan melakukan pelanggaran, dan (ii) tak bertentangan dengan, atau mengurangi dari, norma-norma pasti hukum internasional (norma pasti adalah ‘memaksa hukum’ yang harus dituruti atas perbuatan yang tak dibenarkan, seperti larangan melakukan genosida).

Tribunal juga memberlakukan hukum internasional kebiasaan, yang tak cuma mengikat dalam perjanjian, tapi kebiasaan dan praktik-praktik negara dan prinsip-prinsip umum keadilan yang diakuai universal.

Tribunal juga dapat menggunakan ‘prinsip umum hukum” yang berasal dari undang-undang nasional sistem hukum dunia.

Tribunal juga bisa merujuk keputusan pengadilan sebelumnya dari tribunal internasional lain. ICTY dan ICTR memiliki Sidang Banding bersama, dan Sidang Banding SCSL dipandu oleh yurisprudensi Sidang Banding ICTY/ICTR.